Disebut Rezim Militer Tidak Sah oleh Prancis, Junta Myanmar Murka
Selasa, 07 Juni 2022 - 04:00 WIB
Sebuah pernyataan yang mengutuk rencana eksekusi itu dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Prancis di Yangon juga menyebut junta sebagai "rezim militer tidak sah". Pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Junta menyatakan "kemarahannya yang paling besar dan protes keras."
“Pernyataan itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar. Pernyataan ini dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral yang ada," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dikutip dari AFP.
Baca: Junta Myanmar Akan Gantung 4 Orang, Termasuk Anggota Partainya Aung San Suu Kyi
Pernyataan itu juga mengecam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan juru bicara Sekjen PBB atas "pernyataan mereka yang tidak bertanggung jawab dan sembrono" dalam kasus tersebut.
Pada Mei, junta mengancam akan menurunkan hubungan diplomatik dengan Australia setelah mengatakan Canberra tidak akan mengganti Duta Besarnya yang baru saja diberangkatkan ke negara yang dikelola militer itu.
“Pernyataan itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar. Pernyataan ini dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral yang ada," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dikutip dari AFP.
Baca: Junta Myanmar Akan Gantung 4 Orang, Termasuk Anggota Partainya Aung San Suu Kyi
Pernyataan itu juga mengecam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan juru bicara Sekjen PBB atas "pernyataan mereka yang tidak bertanggung jawab dan sembrono" dalam kasus tersebut.
Pada Mei, junta mengancam akan menurunkan hubungan diplomatik dengan Australia setelah mengatakan Canberra tidak akan mengganti Duta Besarnya yang baru saja diberangkatkan ke negara yang dikelola militer itu.
Lihat Juga :