Rencana Thailand Beli 8 Jet Tempur Siluman F-35 AS dalam Bahaya

BANGKOK - Rencana militer Thailand membeli delapan jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat (AS) sedang dalam bahaya karena ditentang keras partai oposisi.

Bahkan, kubu oposisi mengumumkan akan menggunakan masalah tersebut untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) Anggaran 2023 selama sesi debat Parlemen yang akan digelar besok.

Namun, Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) bertekad tidak akan mundur dari rencana tersebut.

Menurut sumber RTAF, angkatan bersenjata membutuhkan delapan unit F-35 canggih, masing-masing seharga sekitar 2,7 miliar baht tanpa persenjataan, untuk meningkatkan armada jet tempurnya yang menua.





RTAF bermaksud untuk pengadaan jet untuk pilot dan teknisi sehingga mereka dapat berlatih sebelum jet-jet tempur itu dilengkapi dengan persenjataan di kemudian hari.

Sumber RTAF mengatakan pelatihan untuk memastikan pilot siap membela negara akan memakan waktu 10-12 tahun untuk diselesaikan.

Sedangkan proses pengadaan jet tempur harus mendapat persetujuan dari pemerintah AS. Sumber RTAF menambahkan masa negosiasi dengan Washington bisa memakan waktu sekitar dua tahun.

Jika disetujui, kontrak untuk tiga fase pembelian akan dirancang.

RTAF bertujuan untuk mendapatkan tiga pesawat F-35 per tahun di setiap fase, dan prosesnya mungkin memakan waktu sekitar tujuh tahun.

Yutthapong Charasathian, wakil pemimpin Partai Pheu Thai, mengatakan partai-partai oposisi akan menolak RUU Anggaran 2023 di sesi Parlemen besok atas rencana pembelian F-35.

Dia mengatakan bahwa negara membutuhkan uang untuk pembangunan dan bantuan keuangan daripada jet tempur baru.

Menurut Yutthapong, pemerintah terpaksa meminjam atau berutang sekitar 1,5 triliun baht untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, dan orang-orang berjuang dengan meningkatnya biaya hidup.

"Saya ingin tahu mengapa kita membutuhkan jet tempur baru dan siapa yang harus kita lawan," katanya, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (30/5/2022).

"Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab oleh perdana menteri, yang juga menteri pertahanan, partai-partai oposisi tidak akan membiarkan RUU itu disahkan."