Keanggotaan Badan Pariwisata PBB Ditangguhkan, Rusia Pilih Keluar
Kamis, 28 April 2022 - 21:16 WIB
MADRID - Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) menangguhkan keanggotaan Rusia atas invasi negara itu ke Ukraina. Namun, Rusia mengatakan kepada badan itu bahwa mereka telah memutuskan untuk berhenti menjadi anggota.
“Anggota UNWTO telah membuat suara mereka didengar dan memutuskan untuk menangguhkan Rusia dari keanggotaan UNWTO. Pesannya jelas: Tindakan akan selalu memiliki konsekuensi. Perdamaian adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dijamin untuk semua. Tanpa terkecuali," kata Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili setelah pemungutan suara seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis (28/4/2022).
Dewan pariwisata PBB menyetujui penangguhan Rusia dengan lebih dari dua pertiga anggota mendukung resolusi tersebut.
Langkah untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dipresentasikan oleh Dewan Eksekutif UNWTO pada pertemuan daruratnya bulan lalu.
"Delegasi Rusia menolak untuk meningkatkan dan mempertahankan posisinya, dan malah mengumumkan penarikannya dari UNWTO sebelum debat berlangsung," kata UNWTO.
“Kami harus menyatakan bahwa UNWTO secara praktis telah dimonopoli oleh sejumlah negara anggota yang menggunakannya untuk kepentingan bersama,” kata Duta Besar Rusia untuk Madrid Yury Korchagin di Majelis Umum luar biasa organisasi itu.
"Keputusan sedang didorong untuk menangguhkan keanggotaan Rusia yang kami pandang sebagai langkah tidak sah dan bermotivasi politik untuk secara demonstratif menghukum anggota organisasi yang menerapkan kebijakan domestik dan luar negeri independen," katanya seperti dikutip kantor berita negara TASS.
"Kami tidak menganggapnya rasional untuk terus bekerja di organisasi," ia menambahkan.
Awal bulan ini, Majelis Umum PBB juga telah menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia atas pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Ukraina. Namun, Rusia mengatakan keluar dari organisasi itu.
Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari.
Hingga 26 April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mencatat 5.939 korban sipil sejak perang dimulai.
“Sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area tumbukan yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat dan beberapa sistem peluncuran roket, serta rudal dan serangan udara,” kata OHCHR dalam rilisnya.
Baca juga: Semakin Memanas, AS Berniat Nyatakan Rusia Negara Sponsor Terorisme
“Anggota UNWTO telah membuat suara mereka didengar dan memutuskan untuk menangguhkan Rusia dari keanggotaan UNWTO. Pesannya jelas: Tindakan akan selalu memiliki konsekuensi. Perdamaian adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dijamin untuk semua. Tanpa terkecuali," kata Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili setelah pemungutan suara seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis (28/4/2022).
Dewan pariwisata PBB menyetujui penangguhan Rusia dengan lebih dari dua pertiga anggota mendukung resolusi tersebut.
Langkah untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dipresentasikan oleh Dewan Eksekutif UNWTO pada pertemuan daruratnya bulan lalu.
"Delegasi Rusia menolak untuk meningkatkan dan mempertahankan posisinya, dan malah mengumumkan penarikannya dari UNWTO sebelum debat berlangsung," kata UNWTO.
“Kami harus menyatakan bahwa UNWTO secara praktis telah dimonopoli oleh sejumlah negara anggota yang menggunakannya untuk kepentingan bersama,” kata Duta Besar Rusia untuk Madrid Yury Korchagin di Majelis Umum luar biasa organisasi itu.
"Keputusan sedang didorong untuk menangguhkan keanggotaan Rusia yang kami pandang sebagai langkah tidak sah dan bermotivasi politik untuk secara demonstratif menghukum anggota organisasi yang menerapkan kebijakan domestik dan luar negeri independen," katanya seperti dikutip kantor berita negara TASS.
"Kami tidak menganggapnya rasional untuk terus bekerja di organisasi," ia menambahkan.
Awal bulan ini, Majelis Umum PBB juga telah menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia atas pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Ukraina. Namun, Rusia mengatakan keluar dari organisasi itu.
Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari.
Hingga 26 April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mencatat 5.939 korban sipil sejak perang dimulai.
“Sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area tumbukan yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat dan beberapa sistem peluncuran roket, serta rudal dan serangan udara,” kata OHCHR dalam rilisnya.
Baca juga: Semakin Memanas, AS Berniat Nyatakan Rusia Negara Sponsor Terorisme
(ian)
tulis komentar anda