Sekjen PBB Buka Suara Terkait Klaim Genosida di Ukraina
Kamis, 14 April 2022 - 19:07 WIB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Foto/Middle East Online
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memilih untuk tidak mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan berhenti menyebut peristiwa di Ukraina sebagai “ genosida .”
Sehari setelah Biden mendukung klaim Kiev bahwa tujuan serangan Rusia adalah untuk memusnahkan rakyat Ukraina, Guterres ditanya oleh seorang jurnalis apakah apa yang terjadi di Ukraina dapat disebut sebagai “genosida.”
“Genosida didefinisikan secara ketat dalam hukum internasional. Dan untuk PBB, kami bergantung pada keputusan hukum final oleh badan peradilan yang sesuai,” jawab Guterres seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/4/2022).
Dia menambahkan bahwa PBB sangat prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta dengan dampak dramatis dari konflik di Ukraina.
“Tetapi kami menyerahkan definisi apakah ada atau tidak situasi genosida kepada badan peradilan yang relevan dalam hal ini,” kata pria Portugal itu, menambahkan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah meluncurkan penyelidikan atas masalah tersebut.
Sebelumnya pada hari Rabu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menolak untuk ikut dengan Biden dalam menggambarkan tindakan militer Rusia di Ukraina sebagai “genosida,” menekankan bahwa dia akan berhati-hati dengan persyaratan untuk menyebutnya seperti itu.
Pernyataan para pemimpin itu datang ketika Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengunjungi Ukraina, yang dia sebut sebagai tempat kejadian kejahatan. Dia berjanji untuk mengikuti bukti selama penyelidikan, sambil mencatat bahwa ICC memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan sedang terjadi.
Kiev menuduh Rusia melakukan genosida awal bulan ini setelah mengungkapkan gambar-gambar dari apa yang diklaim sebagai bukti pasukan Rusia telah dengan sengaja membunuh warga sipil di kota Bucha, barat laut Kiev.
Rusia membantah tuduhan itu dan mengatakan Kiev memanipulasi dan membuat bukti palsu untuk menjebak pasukan Rusia serta merusak proses perdamaian.
Menurut Konvensi Genosida PBB, istilah “genosida” berarti tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama.
Definisi ini mencakup pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius, dengan sengaja merusak kondisi kehidupan kelompok, memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok ke kelompok lain.
Rusia menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan berujung pada pengakuan Rusia terhadap republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Sehari setelah Biden mendukung klaim Kiev bahwa tujuan serangan Rusia adalah untuk memusnahkan rakyat Ukraina, Guterres ditanya oleh seorang jurnalis apakah apa yang terjadi di Ukraina dapat disebut sebagai “genosida.”
“Genosida didefinisikan secara ketat dalam hukum internasional. Dan untuk PBB, kami bergantung pada keputusan hukum final oleh badan peradilan yang sesuai,” jawab Guterres seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/4/2022).
Dia menambahkan bahwa PBB sangat prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta dengan dampak dramatis dari konflik di Ukraina.
“Tetapi kami menyerahkan definisi apakah ada atau tidak situasi genosida kepada badan peradilan yang relevan dalam hal ini,” kata pria Portugal itu, menambahkan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah meluncurkan penyelidikan atas masalah tersebut.
Sebelumnya pada hari Rabu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menolak untuk ikut dengan Biden dalam menggambarkan tindakan militer Rusia di Ukraina sebagai “genosida,” menekankan bahwa dia akan berhati-hati dengan persyaratan untuk menyebutnya seperti itu.
Pernyataan para pemimpin itu datang ketika Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengunjungi Ukraina, yang dia sebut sebagai tempat kejadian kejahatan. Dia berjanji untuk mengikuti bukti selama penyelidikan, sambil mencatat bahwa ICC memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan sedang terjadi.
Kiev menuduh Rusia melakukan genosida awal bulan ini setelah mengungkapkan gambar-gambar dari apa yang diklaim sebagai bukti pasukan Rusia telah dengan sengaja membunuh warga sipil di kota Bucha, barat laut Kiev.
Rusia membantah tuduhan itu dan mengatakan Kiev memanipulasi dan membuat bukti palsu untuk menjebak pasukan Rusia serta merusak proses perdamaian.
Menurut Konvensi Genosida PBB, istilah “genosida” berarti tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama.
Definisi ini mencakup pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius, dengan sengaja merusak kondisi kehidupan kelompok, memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok ke kelompok lain.
Rusia menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan berujung pada pengakuan Rusia terhadap republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(ian)
Lihat Juga :
tulis komentar anda