Menlu Rusia: Barat Coba Sabotase Pembicaraan Moskow-Kiev
Rabu, 06 April 2022 - 04:02 WIB
Menlu Rusia Sergei Lavrov. Foto/Sputnik
MOSKOW - Barat sedang mencoba untuk menyabotase negosiasi antara Rusia dan Ukraina dengan hype seputar provokasi Bucha. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.
Pejabat tinggi Rusia itu mencatat bahwa provokasi di Bucha terjadi tepat saat Ukraina meluncurkan kemungkinan sinyal perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan Crimea.
"Jika upaya seperti itu oleh Barat terus berlanjut, ada risiko negosiasi antara Rusia dan Ukraina akan mengulangi nasib perjanjian Minsk - sesuatu yang seharusnya tidak terjadi," kata Lavrov seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (6/4/2022).
Pembicaraan di Istanbul berlangsung pada akhir Maret dan dianggap berhasil, dengan Rusia bahkan mencatat bahwa Kiev mengkonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir, non-blok Ukraina dan keamanannya di luar NATO, bersama dengan Ukraina mengakui bahwa masalah Krimea dan Donbass akhirnya terselesaikan.
"Agar kami memiliki kemajuan nyata, bukan ilusi, kami bersikeras bahwa sinyal yang jelas dikirim ke Kiev untuk tidak menyabotase proses," Lavrov menekankan.
"Jika tidak, kami berisiko mengulangi nasib perjanjian Minsk, dan kami tidak akan pernah menyetujui ini," imbuhnya.
Menteri Luar Negeri Rusia itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Moskow prihatin dengan keputusan Kiev untuk menuntut ratifikasi kesepakatan damai potensial dan referendum. Menurut Lavrov, ini mungkin memperumit proses.
Pernyataan Lavrov datang ketika media barat, bersama dengan outlet media Ukraina, terus memicu narasi bahwa Rusia berada di balik pembunuhan massal warga sipil di kota Bucha, Ukraina, mengutip rekaman yang menunjukkan mayat berserakan di jalan-jalan kota sebagai bukti.
Namun, rekaman itu tampaknya dipertanyakan, karena banyak pengamat mengatakan bahwa "mayat" bergerak atau bahkan berdiri ketika kamera bergerak melewati mereka.
Moskow mengatakan bahwa tuduhan Bucha adalah "provokasi lain" yang dilakukan terutama untuk media barat dan ditujukan untuk memfitnah Rusia. Moskow telah dua kali meminta sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi Bucha, tetapi Inggris (yang saat ini memimpin DK PBB) menolaknya.
Pejabat tinggi Rusia itu mencatat bahwa provokasi di Bucha terjadi tepat saat Ukraina meluncurkan kemungkinan sinyal perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan Crimea.
"Jika upaya seperti itu oleh Barat terus berlanjut, ada risiko negosiasi antara Rusia dan Ukraina akan mengulangi nasib perjanjian Minsk - sesuatu yang seharusnya tidak terjadi," kata Lavrov seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (6/4/2022).
Pembicaraan di Istanbul berlangsung pada akhir Maret dan dianggap berhasil, dengan Rusia bahkan mencatat bahwa Kiev mengkonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir, non-blok Ukraina dan keamanannya di luar NATO, bersama dengan Ukraina mengakui bahwa masalah Krimea dan Donbass akhirnya terselesaikan.
"Agar kami memiliki kemajuan nyata, bukan ilusi, kami bersikeras bahwa sinyal yang jelas dikirim ke Kiev untuk tidak menyabotase proses," Lavrov menekankan.
"Jika tidak, kami berisiko mengulangi nasib perjanjian Minsk, dan kami tidak akan pernah menyetujui ini," imbuhnya.
Menteri Luar Negeri Rusia itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Moskow prihatin dengan keputusan Kiev untuk menuntut ratifikasi kesepakatan damai potensial dan referendum. Menurut Lavrov, ini mungkin memperumit proses.
Pernyataan Lavrov datang ketika media barat, bersama dengan outlet media Ukraina, terus memicu narasi bahwa Rusia berada di balik pembunuhan massal warga sipil di kota Bucha, Ukraina, mengutip rekaman yang menunjukkan mayat berserakan di jalan-jalan kota sebagai bukti.
Namun, rekaman itu tampaknya dipertanyakan, karena banyak pengamat mengatakan bahwa "mayat" bergerak atau bahkan berdiri ketika kamera bergerak melewati mereka.
Moskow mengatakan bahwa tuduhan Bucha adalah "provokasi lain" yang dilakukan terutama untuk media barat dan ditujukan untuk memfitnah Rusia. Moskow telah dua kali meminta sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi Bucha, tetapi Inggris (yang saat ini memimpin DK PBB) menolaknya.
(ian)
tulis komentar anda