Rusia Tolak Campur Tangan Barat dalam Perundingan Damai dengan Ukraina

MOSKOW - Rusia menginginkan solusi diplomatik untuk konflik di Ukraina, tetapi tidak akan menerima mediasi Barat selama pembicaraannya dengan Kiev.

Sikap tegas itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, dilansir RT.com pada Senin (28/3/2022).

“Kami siap memberikan kesempatan diplomasi. Itu sebabnya kami menyetujui pembicaraan, yang dilanjutkan di Istanbul,” ungkap Lavrov dalam konferensi video pada Senin dengan media Serbia.





Pembicaraan dijadwalkan berlanjut pada Selasa. Pemerintah Turki, yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, telah berupaya keras membuat kedua pihak berada di meja perundingan, Lavrov menjelaskan.



Namun, Lavrov menegaskan perundingan itu tidak perlu memasukkan Uni Eropa (UE) atau Amerika Serikat (AS) yang mendukung Kiev dalam konflik tersebut.



“Ada banyak contoh saat pencapaian diplomasi dihancurkan oleh rekan-rekan Barat. Mereka tidak bisa dipercaya lagi,” tegas Lavrov.

“Saya tidak ingin melihat diplomasi antar-jemput dari mitra Barat kami, karena mereka telah melakukan ‘pengangkutan’ pada Februari 2014 di Ukraina dan pada Februari 2015 di Minsk,” ujar dia.

Pada Februari 2014, UE menjadi penjamin perjanjian antara presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych dan pengunjuk rasa Maidan di Kiev, Lavrov mengingatkan pemirsa. “Itu adalah puncak diplomasi. Tapi, keesokan paginya, oposisi meludahi diplomasi itu, dan UE harus menelannya,” papar Lavrov.

Yanukovich akhirnya digulingkan setelah bentrokan kekerasan dan melarikan diri dari negara itu.

Otoritas Ukraina yang baru segera mengirim militer mereka ke wilayah timur Donetsk dan Luhansk, di mana sebagian besar penduduk menolak mengakui kudeta di ibu kota negara itu.

Pada September tahun yang sama, kesepakatan Minsk I antara republik yang memisahkan diri dan Kiev dicapai di ibu kota Belarusia, setelah dinegosiasikan oleh Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis dalam apa yang disebut Format Normandia.

Kesepakatan itu meminta kedua belah pihak menghentikan pertempuran, mengatur pertukaran tahanan, mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan menarik persenjataan berat.

“Diplomasi kemudian mencapai ketinggian baru pada Februari 2015, ketika perjanjian yang ditandatangani di Minsk mengakhiri perang di Ukraina timur dan membuka jalan untuk memulihkan integritas teritorial Ukraina dengan memberikan status khusus kepada Donbass,” ujar Lavrov.

Perjanjian kedua, Minsk II, memperkenalkan gencatan senjata lain dan membuka jalan bagi reformasi administrasi dan politik di Ukraina serta otonomi dan pemilu lokal di republik Donbass.

Namun, pendukung Barat di Kiev kemudian tidak dapat membujuk pemerintah Ukraina untuk memenuhi janjinya.

“Uni Eropa telah membuktikan ketidakmampuannya sebagai organisasi yang mampu memenuhi kesepakatan yang dicapai,” ujar Lavrov.

Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina lebih dari sebulan yang lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev menerapkan persyaratan yang disepakati di Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Luhansk.

Moskow sekarang menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev bersikeras serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim pihaknya telah merencanakan merebut kembali kedua republik dengan paksa.