China Bangun Pangkalan Pertama di Pasifik, Aliansi dengan Kepulauan Solomon
Kamis, 24 Maret 2022 - 18:20 WIB
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan PM China Li Keqiang bertemu di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, 9 Oktober 2019. Foto/REUTERS
BEIJING - China meningkatkan kehadiran diplomatik dan angkatan lautnya di Samudra Pasifik untuk melawan Amerika Serikat (AS).
AS juga sedang dalam proses memperbarui komitmen perjanjiannya dengan negara-negara Pasifik lainnya sebagai bagian dari “Strategi Indo-Pasifik”.
Satu pakta “kerja sama keamanan” yang diusulkan antara China dan Kepulauan Solomon membayangkan kapal-kapal China melakukan “penambahan logistik, perhentian dan transisi di negara Pasifik, menurut draf perjanjian keamanan yang bocor.
Sesuai dokumen yang muncul pada Kamis (24/3/2022) dan dilansir Sputnik, “Kekuatan terkait China dapat digunakan untuk melindungi keselamatan personel China dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.”
Pakta yang diusulkan juga menyatakan pemerintah Kepulauan Solomon dapat meminta agar China mengerahkan polisi bersenjata, personel militer, angkatan bersenjata, dan personel penegak hukum lainnya di Kepulauan Solomon untuk melaksanakan berbagai misi terkait keamanan atau kemanusiaan.
Pakar geopolitik Pasifik Selandia Baru Dr Anna Powles berpendapat penandatanganan pakta keamanan juga berarti logistik dan pasokan akan tersedia untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) di Kepulauan Solomon.
Dia juga bertanya-tanya apakah itu berarti "pangkalan" China di Kepulauan Solomon, yang bisa menjadi yang pertama bagi Beijing di kawasan Pasifik.
Rancangan pakta keamanan muncul dengan latar belakang meningkatnya hubungan keamanan antara Kepulauan Solomon dan China.
Negara Pasifik itu mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke China hanya pada 2019, setelah pertemuan antara Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan Presiden China Xi Jinping di Beijing.
China juga merupakan mitra dagang terbesar Kepulauan Solomon, dan memberikan akses bebas bea ke 97% ekspor dari pulau-pulau tersebut.
Desember lalu, Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengundang polisi anti huru hara China untuk memadamkan demonstrasi kekerasan di ibu kota Honiara.
Para pengunjuk rasa dirugikan oleh keputusan pemerintah membatalkan dukungan diplomatik untuk Taiwan demi China.
Pada saat itu, Sogavare mengklaim kerusuhan di ibu kota serta Chinatown-nya telah "dihasut dari luar negeri".
Personel polisi dan militer juga telah diterbangkan dari Australia dan Selandia Baru di antara negara-negara lain untuk membendung demonstrasi kekerasan pada saat itu, sesuai dengan pernyataan pemerintah.
Pejabat pertahanan Australia pada saat itu dilaporkan menyatakan ketidaksenangan atas tawaran Honiara untuk menerima bantuan keamanan dari China.
Pejabat Australia mengklaim perkembangan tersebut dapat menandai awal dari lebih banyak bantuan keamanan dari Beijing di masa depan.
AS dan mitra Baratnya, termasuk Australia, telah terlibat dalam persaingan geopolitik yang ketat untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara Kepulauan Pasifik.
Washington saat ini sedang dalam proses meningkatkan fasilitas militer AS di kawasan Pasifik untuk melawan pengaruh Beijing yang meningkat, seperti yang diumumkan selama Tinjauan Postur Global oleh Pentagon tahun lalu.
Amerika Serikat memiliki perjanjian pendanaan, atau Compacts of Free Association (COFA), dengan Mikronesia, Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau.
AS juga sedang dalam proses memperbarui komitmen perjanjiannya dengan negara-negara Pasifik lainnya sebagai bagian dari “Strategi Indo-Pasifik”.
Satu pakta “kerja sama keamanan” yang diusulkan antara China dan Kepulauan Solomon membayangkan kapal-kapal China melakukan “penambahan logistik, perhentian dan transisi di negara Pasifik, menurut draf perjanjian keamanan yang bocor.
Sesuai dokumen yang muncul pada Kamis (24/3/2022) dan dilansir Sputnik, “Kekuatan terkait China dapat digunakan untuk melindungi keselamatan personel China dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.”
Pakta yang diusulkan juga menyatakan pemerintah Kepulauan Solomon dapat meminta agar China mengerahkan polisi bersenjata, personel militer, angkatan bersenjata, dan personel penegak hukum lainnya di Kepulauan Solomon untuk melaksanakan berbagai misi terkait keamanan atau kemanusiaan.
Pakar geopolitik Pasifik Selandia Baru Dr Anna Powles berpendapat penandatanganan pakta keamanan juga berarti logistik dan pasokan akan tersedia untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) di Kepulauan Solomon.
Dia juga bertanya-tanya apakah itu berarti "pangkalan" China di Kepulauan Solomon, yang bisa menjadi yang pertama bagi Beijing di kawasan Pasifik.
Rancangan pakta keamanan muncul dengan latar belakang meningkatnya hubungan keamanan antara Kepulauan Solomon dan China.
Negara Pasifik itu mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke China hanya pada 2019, setelah pertemuan antara Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan Presiden China Xi Jinping di Beijing.
China juga merupakan mitra dagang terbesar Kepulauan Solomon, dan memberikan akses bebas bea ke 97% ekspor dari pulau-pulau tersebut.
Desember lalu, Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengundang polisi anti huru hara China untuk memadamkan demonstrasi kekerasan di ibu kota Honiara.
Para pengunjuk rasa dirugikan oleh keputusan pemerintah membatalkan dukungan diplomatik untuk Taiwan demi China.
Pada saat itu, Sogavare mengklaim kerusuhan di ibu kota serta Chinatown-nya telah "dihasut dari luar negeri".
Personel polisi dan militer juga telah diterbangkan dari Australia dan Selandia Baru di antara negara-negara lain untuk membendung demonstrasi kekerasan pada saat itu, sesuai dengan pernyataan pemerintah.
Pejabat pertahanan Australia pada saat itu dilaporkan menyatakan ketidaksenangan atas tawaran Honiara untuk menerima bantuan keamanan dari China.
Pejabat Australia mengklaim perkembangan tersebut dapat menandai awal dari lebih banyak bantuan keamanan dari Beijing di masa depan.
AS dan mitra Baratnya, termasuk Australia, telah terlibat dalam persaingan geopolitik yang ketat untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara Kepulauan Pasifik.
Washington saat ini sedang dalam proses meningkatkan fasilitas militer AS di kawasan Pasifik untuk melawan pengaruh Beijing yang meningkat, seperti yang diumumkan selama Tinjauan Postur Global oleh Pentagon tahun lalu.
Amerika Serikat memiliki perjanjian pendanaan, atau Compacts of Free Association (COFA), dengan Mikronesia, Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau.
(sya)
tulis komentar anda