PBB: Taliban Bunuh 100 Eks Pejabat Pemerintah Afghanistan dan Lainnya
Senin, 31 Januari 2022 - 13:45 WIB
Milisi bersenjata Taliban saat inspeksi di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul. Laporan PBB menyebut Taliban diduga telah membunuh lebih dari 100 mantan pejabat Afghanistan dan lainnya. Foto/REUTERS
NEW YORK CITY - Sebuah laporan PBB mengatakan Taliban dan sekutunya diduga telah membunuh lebih dari 100 orang Afghanistan sejak merebut kekuasaan.
Para korban adalah mantan pejabat pemerintah Afghanistan, mantan personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.
Laporan itu, yang salinan awalnya dilihat oleh AFP, Senin (31/1/2022), menggambarkan pembatasan hak asasi manusia (HAM) oleh penguasa fundamentalis baru Afghanistan.
Selain pembunuhan politik, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dikekang.
“Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA [Misi Bantuan PBB di Afghanistan] terus menerima tuduhan pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain yang kredibel terhadap orang-orang ini,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan tersebut.
Menurut laporan itu, sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus, misi PBB di Afghanistan telah menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan yang dianggap kredibel.
Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya.
"Selain itu, pembela HAM dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan,” lanjut laporan tersebut.
Laporan itu juga merinci tindakan keras pemerintah Taliban terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan sekolah.
“Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan,” kata Guterres dalam laporan itu.
Afghanistan berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, diperparah oleh pengambilalihan Taliban yang mendorong negara-negara Barat untuk membekukan bantuan internasional dan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di luar negeri.
Negara ini hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintah yang didukung AS sebelumnya, tetapi pekerjaan telah mengering dan sebagian besar pegawai negeri belum dibayar selama berbulan-bulan.
Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban, dengan sebagian besar menonton untuk melihat bagaimana kelompok Islam garis keras–yang terkenal karena pelanggaran HAM selama masa kekuasaan pertama mereka–membatasi kebebasan.
Dengan semakin dalamnya kemiskinan dan kekeringan yang menghancurkan pertanian di banyak daerah, PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari 38 juta penduduk menghadapi kekurangan pangan.
Dewan Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat mengadopsi resolusi AS untuk mengizinkan beberapa bantuan mencapai warga Afghanistan yang putus asa tanpa melanggar sanksi internasional.
Tetapi ada seruan yang berkembang dari kelompok HAM dan organisasi bantuan bagi Barat untuk mengeluarkan lebih banyak dana–terutama di tengah musim dingin yang keras.
Para korban adalah mantan pejabat pemerintah Afghanistan, mantan personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.
Laporan itu, yang salinan awalnya dilihat oleh AFP, Senin (31/1/2022), menggambarkan pembatasan hak asasi manusia (HAM) oleh penguasa fundamentalis baru Afghanistan.
Selain pembunuhan politik, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dikekang.
“Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA [Misi Bantuan PBB di Afghanistan] terus menerima tuduhan pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain yang kredibel terhadap orang-orang ini,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan tersebut.
Menurut laporan itu, sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus, misi PBB di Afghanistan telah menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan yang dianggap kredibel.
Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya.
"Selain itu, pembela HAM dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan,” lanjut laporan tersebut.
Laporan itu juga merinci tindakan keras pemerintah Taliban terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan sekolah.
“Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan,” kata Guterres dalam laporan itu.
Afghanistan berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, diperparah oleh pengambilalihan Taliban yang mendorong negara-negara Barat untuk membekukan bantuan internasional dan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di luar negeri.
Negara ini hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintah yang didukung AS sebelumnya, tetapi pekerjaan telah mengering dan sebagian besar pegawai negeri belum dibayar selama berbulan-bulan.
Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban, dengan sebagian besar menonton untuk melihat bagaimana kelompok Islam garis keras–yang terkenal karena pelanggaran HAM selama masa kekuasaan pertama mereka–membatasi kebebasan.
Dengan semakin dalamnya kemiskinan dan kekeringan yang menghancurkan pertanian di banyak daerah, PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari 38 juta penduduk menghadapi kekurangan pangan.
Dewan Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat mengadopsi resolusi AS untuk mengizinkan beberapa bantuan mencapai warga Afghanistan yang putus asa tanpa melanggar sanksi internasional.
Tetapi ada seruan yang berkembang dari kelompok HAM dan organisasi bantuan bagi Barat untuk mengeluarkan lebih banyak dana–terutama di tengah musim dingin yang keras.
(min)
tulis komentar anda