Didukung Pejabat Tinggi AS, Trump Tolak Pangkas Anggaran Kepolisian
Rabu, 10 Juni 2020 - 11:05 WIB
Presiden AS Donald Trump saat konpers di Gedung Putih beberapa waktu lalu. Foto: dok/Reuters
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak memangkas anggaran terhadap Departemen Kepolisian setelah sebagian masyarakat AS menuntut keadilan dan pengakhiran kebrutalan polisi. Keputusan itu juga didukung para pejabat tinggi AS.
"Kami tidak akan mengurangi anggaran terhadap Departemen Kepolisian AS," ujar Trump, di hadapan pejabat lokal, federal, dan negara bagian, dilansir Reuters. "Kami tentu ingin tidak ada oknum. Sebanyak 99% polisi adalah orang hebat dan melaksanakan tugasnya dengan rekor sangat baik," katanya.
Beberapa politikus Demokrat juga menolak pemangkasan anggaran bagi Departemen Kepolisian. Pasalnya, peran polisi dalam menjaga keamanan dalam negeri dan mengawal implementasi peraturan di tengah masyarakat sangat vital. (Baca: Trump Peritahkan Garda Nasional Tinggalkan Washington)
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menolak tuntutan memangkas anggaran di Departemen Kepolisian Kota Minneapolis. Keputusan itu dicemooh sebagian masyarakat AS, termasuk anggota liberal Partai Demokrat yang menuntut keras agar dana terhadap polisi dapat dipangkas.
Calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden juga tidak mendukung pemangkasan anggaran di Departemen Kepolisian. Mantan Wakil Presiden AS itu menilai pemotongan anggaran akan menyebabkan keamanan nasional menjadi rentan terhadap tindak kejahatan dan ketidakadilan.
"Biden tidak meyakini langkah tersebut sebagai upaya yang baik dalam menyelesaikan masalah. Meski begitu, Biden tetap mendukung adanya reformasi dan perlunya meningkatkan pendanaan bagi sekolah, program musim panas dan perawatan kesehatan mental," kata Andrew Bates, Juru Bicara (Jubir) Biden.
Biden sebelumnya justru mendesak ditambahnya investasi di Departemen Kepolisian sebesar USD300 juta untuk mendiversifikasi petugas tanpa melihat ras. Dana itu juga dapat digunakan untuk program pelatihan, perlengkapan, dan peningkatan hubungan sosial dengan warga. (Baca juga: Viral, Anak Muda Diuga WNI Pukul Roboh Pria Rasis di AS)
Di Gedung Putih, Jubir Kepresidenan AS Kayleigh McEnar mengatakan Trump telah mengamati tuntutan masyarakat dengan sangat teliti. Trump bahkan membaca seluruh proposal yang masuk yang dipicu kematian Geroge Floyd pada akhir Mei lalu. Namun, dia tidak membeberkannya lebih detail.
Awal pekan ini, anggota Demokrat di meja kongres mengajukan legislasi baru yang membuka akses hukum bagi keluarga korban yang anggota keluarganya tewas di tangan polisi. Mereka dapat mengajukan dakwaan di pengadilan sipil untuk mengakhiri doktrin kekebalan hukum terhadap polisi.
Proposal itu juga melarang pencekikan, wajib memasang kamera badan, dan mendaftarkan polisi dalam papan review masyarakat. "Kini saatnya bagi polisi untuk berubah," ucap Karen Bass, Kepala Black Caucus di kongres, dikutip CNN.
Bass juga berharap aksi unjuk rasa nasional dapat semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera merancang hukum baru. "Protes yang ditunjukkan masyarakat sangat tinggi dan solid. Saya kira ini akan menjadi momentum bagi AS untuk melakukan perubahan," ujarnya. (Baca juga: Arab Saudi tetap Membuka Pintu Bagi Jemaah Haji Tahun Ini?)
Perwakilan DPR Nancy Pelosi, Senator Kaum Minoritas Chuck Schumer, dan Senator Kamala Harris dijadwalkan bertemu untuk membahas proposal itu, kemarin siang waktu lokal. Namun, sejauh ini tidak diketahui jika proposal tersebut akan didukung Partai Republik yang mendominasi kursi Senat dan Trump.
Sebelumnya, Trump mengimbau seluruh pejabat negara bagian untuk membubarkan demo. Dia juga meminta para pendemo untuk tidak bertindak anarkis. Jika kondisi berkembang negatif, Trump mengancam akan menurunkan pasukan militer. (Muh Shamil)
"Kami tidak akan mengurangi anggaran terhadap Departemen Kepolisian AS," ujar Trump, di hadapan pejabat lokal, federal, dan negara bagian, dilansir Reuters. "Kami tentu ingin tidak ada oknum. Sebanyak 99% polisi adalah orang hebat dan melaksanakan tugasnya dengan rekor sangat baik," katanya.
Beberapa politikus Demokrat juga menolak pemangkasan anggaran bagi Departemen Kepolisian. Pasalnya, peran polisi dalam menjaga keamanan dalam negeri dan mengawal implementasi peraturan di tengah masyarakat sangat vital. (Baca: Trump Peritahkan Garda Nasional Tinggalkan Washington)
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menolak tuntutan memangkas anggaran di Departemen Kepolisian Kota Minneapolis. Keputusan itu dicemooh sebagian masyarakat AS, termasuk anggota liberal Partai Demokrat yang menuntut keras agar dana terhadap polisi dapat dipangkas.
Calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden juga tidak mendukung pemangkasan anggaran di Departemen Kepolisian. Mantan Wakil Presiden AS itu menilai pemotongan anggaran akan menyebabkan keamanan nasional menjadi rentan terhadap tindak kejahatan dan ketidakadilan.
"Biden tidak meyakini langkah tersebut sebagai upaya yang baik dalam menyelesaikan masalah. Meski begitu, Biden tetap mendukung adanya reformasi dan perlunya meningkatkan pendanaan bagi sekolah, program musim panas dan perawatan kesehatan mental," kata Andrew Bates, Juru Bicara (Jubir) Biden.
Biden sebelumnya justru mendesak ditambahnya investasi di Departemen Kepolisian sebesar USD300 juta untuk mendiversifikasi petugas tanpa melihat ras. Dana itu juga dapat digunakan untuk program pelatihan, perlengkapan, dan peningkatan hubungan sosial dengan warga. (Baca juga: Viral, Anak Muda Diuga WNI Pukul Roboh Pria Rasis di AS)
Di Gedung Putih, Jubir Kepresidenan AS Kayleigh McEnar mengatakan Trump telah mengamati tuntutan masyarakat dengan sangat teliti. Trump bahkan membaca seluruh proposal yang masuk yang dipicu kematian Geroge Floyd pada akhir Mei lalu. Namun, dia tidak membeberkannya lebih detail.
Awal pekan ini, anggota Demokrat di meja kongres mengajukan legislasi baru yang membuka akses hukum bagi keluarga korban yang anggota keluarganya tewas di tangan polisi. Mereka dapat mengajukan dakwaan di pengadilan sipil untuk mengakhiri doktrin kekebalan hukum terhadap polisi.
Proposal itu juga melarang pencekikan, wajib memasang kamera badan, dan mendaftarkan polisi dalam papan review masyarakat. "Kini saatnya bagi polisi untuk berubah," ucap Karen Bass, Kepala Black Caucus di kongres, dikutip CNN.
Bass juga berharap aksi unjuk rasa nasional dapat semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera merancang hukum baru. "Protes yang ditunjukkan masyarakat sangat tinggi dan solid. Saya kira ini akan menjadi momentum bagi AS untuk melakukan perubahan," ujarnya. (Baca juga: Arab Saudi tetap Membuka Pintu Bagi Jemaah Haji Tahun Ini?)
Perwakilan DPR Nancy Pelosi, Senator Kaum Minoritas Chuck Schumer, dan Senator Kamala Harris dijadwalkan bertemu untuk membahas proposal itu, kemarin siang waktu lokal. Namun, sejauh ini tidak diketahui jika proposal tersebut akan didukung Partai Republik yang mendominasi kursi Senat dan Trump.
Sebelumnya, Trump mengimbau seluruh pejabat negara bagian untuk membubarkan demo. Dia juga meminta para pendemo untuk tidak bertindak anarkis. Jika kondisi berkembang negatif, Trump mengancam akan menurunkan pasukan militer. (Muh Shamil)
(ysw)
tulis komentar anda