Teka-teki Ngototnya AS Ingin Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel
Sabtu, 25 Desember 2021 - 01:43 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/12/2021). Foto/Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terus mengejar agendanya untuk menormalisasikan hubungan Indonesia dengan Israel . Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dilaporkan mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan itu ketika melakukan pertemuan dengan para pejabat di Jakarta pekan lalu.
Ambisi Amerika ini sudah dimulai sejak pemerintahan Donald Trump dan kini dilanjutkan oleh pemerintah Joe Biden. Padahal, Indonesia sejak awal sudah menegaskan bahwa menjalin hubungan dengan Israel mustahil sebelum negara Palestina yang merdeka berdiri.
Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menjadi target bidikan AS untuk dibawa ke dalam Kesepakatan Abraham. Arab Saudi juga menjadi target, namun sikapnya tak beda jauh dengan Indonesia.
Kesepakatan Abraham adalah perjanjian normalisasi penting yang ditandatangani antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko yang hingga saat itu tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan berusaha untuk mempertahankan status quo itu.
Pemerintahan Donald Trump mempelopori pembicaraan, yang berpuncak pada kesepakatan antara Israel dan empat negara lain.
Menurut para pejabat Israel, yang dilansir Jerusalem Post, Jumat (24/12/2021), para pejabat AS dan Israel telah membahas cara-cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu.
Menurut laporan media tersebut, ketika para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai, telah ada kemajuan tidak resmi yang dibuat di belakang layar—selama negosiasi Kesepakatan Abraham yang asli—yakni, Indonesia meminta kesepakatan perdagangan yang ditingkatkan dengan AS sebagai imbalan untuk mengambil langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel seperti pembukaan penerbangan langsung dan mengeluarkan visa ke Israel.
"Kami selalu menjajaki peluang tambahan untuk normalisasi, tetapi kami akan meninggalkan diskusi itu di balik pintu tertutup sampai saat yang tepat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada Axios.
Pejabat senior AS lainnya mengatakan pemerintahan Biden bekerja dengan tenang tetapi cukup tekun untuk memperluas kesepakatan.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yang biasa terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, dan secara aktif mendukung Palestina.
Namun, menurut Jerusalem Post, pejabat senior Israel dan Indonesia telah bertemu secara diam-diam beberapa kali dalam dua dekade terakhir, terutama di Sidang Umum PBB tahunan di New York.
Kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam interaksi publik yang jarang antara para pejabat bulan lalu.
Laporan lain dari Walla menyebutkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata bertemu sebentar dengan Prabowo Subianto selama konferensi yang sama dan bertukar kartu nama dengannya.
Setelah Prabowo difoto di konferensi berbicara dengan seorang diplomat Israel, dia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa berbicara dengan pejabat Israel tidak dilarang ketika itu untuk kepentingan nasional.
Ambisi Amerika ini sudah dimulai sejak pemerintahan Donald Trump dan kini dilanjutkan oleh pemerintah Joe Biden. Padahal, Indonesia sejak awal sudah menegaskan bahwa menjalin hubungan dengan Israel mustahil sebelum negara Palestina yang merdeka berdiri.
Baca Juga
Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menjadi target bidikan AS untuk dibawa ke dalam Kesepakatan Abraham. Arab Saudi juga menjadi target, namun sikapnya tak beda jauh dengan Indonesia.
Kesepakatan Abraham adalah perjanjian normalisasi penting yang ditandatangani antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko yang hingga saat itu tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan berusaha untuk mempertahankan status quo itu.
Pemerintahan Donald Trump mempelopori pembicaraan, yang berpuncak pada kesepakatan antara Israel dan empat negara lain.
Menurut para pejabat Israel, yang dilansir Jerusalem Post, Jumat (24/12/2021), para pejabat AS dan Israel telah membahas cara-cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu.
Menurut laporan media tersebut, ketika para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai, telah ada kemajuan tidak resmi yang dibuat di belakang layar—selama negosiasi Kesepakatan Abraham yang asli—yakni, Indonesia meminta kesepakatan perdagangan yang ditingkatkan dengan AS sebagai imbalan untuk mengambil langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel seperti pembukaan penerbangan langsung dan mengeluarkan visa ke Israel.
"Kami selalu menjajaki peluang tambahan untuk normalisasi, tetapi kami akan meninggalkan diskusi itu di balik pintu tertutup sampai saat yang tepat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada Axios.
Pejabat senior AS lainnya mengatakan pemerintahan Biden bekerja dengan tenang tetapi cukup tekun untuk memperluas kesepakatan.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yang biasa terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, dan secara aktif mendukung Palestina.
Namun, menurut Jerusalem Post, pejabat senior Israel dan Indonesia telah bertemu secara diam-diam beberapa kali dalam dua dekade terakhir, terutama di Sidang Umum PBB tahunan di New York.
Kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam interaksi publik yang jarang antara para pejabat bulan lalu.
Laporan lain dari Walla menyebutkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata bertemu sebentar dengan Prabowo Subianto selama konferensi yang sama dan bertukar kartu nama dengannya.
Setelah Prabowo difoto di konferensi berbicara dengan seorang diplomat Israel, dia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa berbicara dengan pejabat Israel tidak dilarang ketika itu untuk kepentingan nasional.
(min)
tulis komentar anda