Kerusuhan Anti-China di Solomon, 100 Toko Milik Warga China Diamuk
Sabtu, 27 November 2021 - 00:44 WIB
PM Sogvare mengatakan kerusuhan anti-China dihasut oleh asing. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia, dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu.
"Kami tahu siapa mereka," ujarnya tanpa merinci satu pun pihak atau negara yang dicurigai.
Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan China. Dia menolak sebagai tangensial semua keluhan lainnya—seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut—yang dituntut oleh pengunjuk rasa, yang sebagian besar berasal dari Provinsi Malaita.
PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China, yang mengangkat lebih dari beberapa alis di Provinsi Malaita.
Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengeklaim penduduk di wilayah yang bergolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu dan disengaja tentang langkah tersebut.
Pada Kamis malam, sekitar 23 petugas Polisi Federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sogavare. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu.
Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews, mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon untuk memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin, tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu.
"Kami tahu siapa mereka," ujarnya tanpa merinci satu pun pihak atau negara yang dicurigai.
Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan China. Dia menolak sebagai tangensial semua keluhan lainnya—seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut—yang dituntut oleh pengunjuk rasa, yang sebagian besar berasal dari Provinsi Malaita.
PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China, yang mengangkat lebih dari beberapa alis di Provinsi Malaita.
Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengeklaim penduduk di wilayah yang bergolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu dan disengaja tentang langkah tersebut.
Pada Kamis malam, sekitar 23 petugas Polisi Federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sogavare. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu.
Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews, mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon untuk memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin, tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu.
Lihat Juga :