Taiwan Diundang Hadiri KTT Demokrasi, China: AS Lakukan Kesalahan
Kamis, 25 November 2021 - 01:38 WIB
China menyebut AS melakukan kesalahan dengan mengundang Taiwan ke KTT Demokrasi. Foto/Ilustrasi
BEIJING - China menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan kesalahan dalam mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak demokrasi bersama 109 pemerintah demokratis lainnya.
Taiwan termasuk dalam daftar peserta untuk KTT Demokrasi bulan depan, yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa waktu setempat. Taiwan adalah negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri, tetapi Beijing mengklaim negara itu adalah provinsi China dan menuduh pemerintahnya melakukan separatisme.
Pertemuan perdana itu dianggap sebagai ujian atas janji Biden bahwa ia akan mengembalikan AS ke posisi yang menegaskan kepemimpinan global untuk menantang kekuatan otoriter yang dipimpin oleh China dan Rusia. Kedua negara itu sendiri tidak diundang dalam KTT yang dilakukan secara virtual, yang dijadwalkan pada 9 dan 10 Desember mendatang.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhu Fenglian mengatakan, dimasukkannya Taiwan adalah kesalahan dan Beijing menentang interaksi resmi antara AS dan wilayah China Taiwan.
“Sikap ini jelas dan konsisten. Kami mendesak AS untuk tetap berpegang pada prinsip 'satu China' dan tiga komunike bersama," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (25/11/2021).
Kebijakan "satu China" adalah AS mengakui bahwa Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi, tetapi tidak mengatakan mengakui klaim tersebut.
Sejak menjabat, Biden dan Gedung Putih telah menegaskan kembali dukungan lama AS untuk kebijakan "satu China", yang secara resmi mengakui Beijing daripada Taipei, tetapi juga mengatakan AS sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Pada sisi lain, seorang juru bicara kantor kepresidenan Taiwan berterima kasih kepada Biden atas undangan KTT tersebut, dan mengatakan mereka akan menjadi kekuatan untuk kebaikan dalam masyarakat internasional.
“Taiwan akan bekerja sama dengan kuat dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk melindungi nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia; dan juga menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan regional,” kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang.
Selama pertemuan puncak virtual dengan Biden pekan lalu, pemimpin China, Xi Jinping, mengatakan Beijing tidak akan memiliki alternatif selain mengambil tindakan drastis jika "garis merah" mereka dilanggar. Pada bulan Agustus, tabloid media pemerintah China, Global Times, memperingatkan agar tidak mengundang presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke KTT tersebut, dan mengatakan AS harus menggunakan model APEC, mungkin yang dimaksudkan dengan itu adalah menyebut Taiwan sebagai “China Taipei”.
Editorial itu mengatakan kegagalan untuk melakukannya akan menjadi “eskalasi parah” yang tidak akan ditoleransi oleh Beijing.
Bonnie Glaser, direktur Program Asia di German Marshall Fund Amerika Serikat, mengatakan para ahli China telah diberitahu bahwa Taiwan akan diundang, dan pertanyaan utamanya adalah siapa yang akan mewakili Taiwan.
“Saya benar-benar tidak yakin apakah intinya Beijing adalah bahwa Tsai tidak diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Glaser.
"Tapi dia tidak akan diundang, jadi mungkin mereka bisa memberi tahu audiens domestik mereka bahwa AS mundur dalam menghadapi tekanan China," imbuhnya.
KTT Demokrasi akan menyatukan negara-negara demokrasi seperti Prancis dan Swedia tetapi juga negara-negara seperti Filipina, India dan Polandia, di mana para aktivis mengatakan demokrasi berada di bawah ancaman.
Pengumuman itu datang tak lama setelah Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu yang berbasis di Stockholm merilis sebuah laporan yang mengatakan AS juga menjadi korban kecenderungan otoriter itu sendiri, dan dirobohkan sejumlah besar langkah dalam skala demokrasi, Bloomberg melaporkan.
Taiwan termasuk dalam daftar peserta untuk KTT Demokrasi bulan depan, yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa waktu setempat. Taiwan adalah negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri, tetapi Beijing mengklaim negara itu adalah provinsi China dan menuduh pemerintahnya melakukan separatisme.
Pertemuan perdana itu dianggap sebagai ujian atas janji Biden bahwa ia akan mengembalikan AS ke posisi yang menegaskan kepemimpinan global untuk menantang kekuatan otoriter yang dipimpin oleh China dan Rusia. Kedua negara itu sendiri tidak diundang dalam KTT yang dilakukan secara virtual, yang dijadwalkan pada 9 dan 10 Desember mendatang.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhu Fenglian mengatakan, dimasukkannya Taiwan adalah kesalahan dan Beijing menentang interaksi resmi antara AS dan wilayah China Taiwan.
“Sikap ini jelas dan konsisten. Kami mendesak AS untuk tetap berpegang pada prinsip 'satu China' dan tiga komunike bersama," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (25/11/2021).
Kebijakan "satu China" adalah AS mengakui bahwa Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi, tetapi tidak mengatakan mengakui klaim tersebut.
Sejak menjabat, Biden dan Gedung Putih telah menegaskan kembali dukungan lama AS untuk kebijakan "satu China", yang secara resmi mengakui Beijing daripada Taipei, tetapi juga mengatakan AS sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Pada sisi lain, seorang juru bicara kantor kepresidenan Taiwan berterima kasih kepada Biden atas undangan KTT tersebut, dan mengatakan mereka akan menjadi kekuatan untuk kebaikan dalam masyarakat internasional.
“Taiwan akan bekerja sama dengan kuat dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk melindungi nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia; dan juga menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan regional,” kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang.
Selama pertemuan puncak virtual dengan Biden pekan lalu, pemimpin China, Xi Jinping, mengatakan Beijing tidak akan memiliki alternatif selain mengambil tindakan drastis jika "garis merah" mereka dilanggar. Pada bulan Agustus, tabloid media pemerintah China, Global Times, memperingatkan agar tidak mengundang presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke KTT tersebut, dan mengatakan AS harus menggunakan model APEC, mungkin yang dimaksudkan dengan itu adalah menyebut Taiwan sebagai “China Taipei”.
Editorial itu mengatakan kegagalan untuk melakukannya akan menjadi “eskalasi parah” yang tidak akan ditoleransi oleh Beijing.
Bonnie Glaser, direktur Program Asia di German Marshall Fund Amerika Serikat, mengatakan para ahli China telah diberitahu bahwa Taiwan akan diundang, dan pertanyaan utamanya adalah siapa yang akan mewakili Taiwan.
“Saya benar-benar tidak yakin apakah intinya Beijing adalah bahwa Tsai tidak diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Glaser.
"Tapi dia tidak akan diundang, jadi mungkin mereka bisa memberi tahu audiens domestik mereka bahwa AS mundur dalam menghadapi tekanan China," imbuhnya.
KTT Demokrasi akan menyatukan negara-negara demokrasi seperti Prancis dan Swedia tetapi juga negara-negara seperti Filipina, India dan Polandia, di mana para aktivis mengatakan demokrasi berada di bawah ancaman.
Pengumuman itu datang tak lama setelah Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu yang berbasis di Stockholm merilis sebuah laporan yang mengatakan AS juga menjadi korban kecenderungan otoriter itu sendiri, dan dirobohkan sejumlah besar langkah dalam skala demokrasi, Bloomberg melaporkan.
(ian)
tulis komentar anda