Taliban Mengaku Berhasil Mengumpulkan Pendapatan Rp3,8 Triliun Sejak Agustus
Minggu, 21 November 2021 - 13:46 WIB
Sejak Agustus, sektor perbankan Afghanistan telah runtuh, dan orang-orang yang memiliki uang di bank telah berjuang untuk mengakses dana mereka karena cabang membatasi penarikan. Dengan tidak adanya uang, sebagian besar pegawai pemerintah belum kembali bekerja.
Baca: Via Surat Taliban Minta Kongres AS Cairkan Aset Afghanistan
Krisis keuangan Afghanistan telah diperparah sejak Washington membekukan bantuan ke Kabul dan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menghentikan akses Afghanistan ke pendanaan. Donor asing, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, biasanya menyediakan lebih dari 75% pengeluaran publik di bawah pemerintah Afghanistan yang didukung Washington selama 20 tahun.
Taliban telah mengirim surat terbuka ke Kongres Amerika Serikta dan memohon kepada legislator untuk melepaskan aset yang dibekukan setelah pengambilalihan negara dan memperingatkan bahwa gejolak ekonomi di dalam negeri dapat menyebabkan masalah di luar negeri.
Tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan, Kabul harus melakukan perubahan sebelum menerima dana tersebut. "Legitimasi dan dukungan harus diperoleh dengan tindakan untuk mengatasi terorisme, mendirikan pemerintahan yang inklusif, dan menghormati hak-hak minoritas, perempuan dan anak perempuan - termasuk akses yang sama ke pendidikan dan pekerjaan," ujar Thomas West, perwakilan khusus AS untuk Afghanistan.
Baca: Via Surat Taliban Minta Kongres AS Cairkan Aset Afghanistan
Krisis keuangan Afghanistan telah diperparah sejak Washington membekukan bantuan ke Kabul dan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menghentikan akses Afghanistan ke pendanaan. Donor asing, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, biasanya menyediakan lebih dari 75% pengeluaran publik di bawah pemerintah Afghanistan yang didukung Washington selama 20 tahun.
Taliban telah mengirim surat terbuka ke Kongres Amerika Serikta dan memohon kepada legislator untuk melepaskan aset yang dibekukan setelah pengambilalihan negara dan memperingatkan bahwa gejolak ekonomi di dalam negeri dapat menyebabkan masalah di luar negeri.
Tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan, Kabul harus melakukan perubahan sebelum menerima dana tersebut. "Legitimasi dan dukungan harus diperoleh dengan tindakan untuk mengatasi terorisme, mendirikan pemerintahan yang inklusif, dan menghormati hak-hak minoritas, perempuan dan anak perempuan - termasuk akses yang sama ke pendidikan dan pekerjaan," ujar Thomas West, perwakilan khusus AS untuk Afghanistan.
(esn)
Lihat Juga :