Cegah Beredarnya Materi Anti Negara, Korut Kontrol Ketat Penggunaan Printer Pribadi
Jum'at, 12 November 2021 - 03:00 WIB
Materi anti negara yang sempat beredar di Korut. FOTO/Radio Free Asia
PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengontrol ketat penggunaan printer pribadi yang tidak sah. Hal ini dilakukan untuk mencegah warga menerbitkan materi anti-negara. Namun, sejumlah sumber mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa penyitaan mesin cetak mahal telah merusak usaha kecil di negara tersebut.
Selama ini Korut hanya mengizinkan munculnya media yang dikontrol negara dan sangat membatasi akses ke internet bagi warganya. Korut juga mengontrol potensi distribusi media cetak bawah tanah. Karenanya, pihak berwenang memaksa semua pemilik printer untuk mendaftarkan peralatan tersebut kepada pemerintah.
“Printer secara khusus diatur oleh pemerintah dan sering diperiksa secara acak,” kata seorang penduduk Korut yang tinggal di provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada Radio Free Asia, Kamis (11/11/2021).
“Selama tindakan keras ini, anggota Biro Panduan Penerbitan akan merazia dan memeriksa printer terhadap dokumen yang mereka cetak,” kata sumber yang tidak disebutkan namanya itu dengan alasan keamanan.
Printer di studio foto dan toko cetak dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang yang menjalankan bisnis tersebut, yang diizinkan karena menyediakan layanan penting bagi publik. Tetapi, kepemilikan printer sering mengalami inspeksi.
“Printer yang dimiliki oleh instansi pemerintah adalah printer dokumen hitam putih. Tetapi di studio foto, mereka dapat mencetak foto berwarna dengan kualitas tinggi. Printer semacam ini bisa mencetak buku, sertifikat, dan dokumen penting lainnya, sehingga sering diperiksa,” kata sumber tersebut.
“Tetapi semua printer yang belum terdaftar atau memiliki nomor seri yang berbeda dari dokumen pendaftarannya, akan disita,” lanjutnya. Mendaftarkan printer adalah proses yang panjang dan berlarut-larut dan mendapatkan persetujuan untuk memilikinya sangat sulit, menurut sumber tersebut.
Selama ini Korut hanya mengizinkan munculnya media yang dikontrol negara dan sangat membatasi akses ke internet bagi warganya. Korut juga mengontrol potensi distribusi media cetak bawah tanah. Karenanya, pihak berwenang memaksa semua pemilik printer untuk mendaftarkan peralatan tersebut kepada pemerintah.
“Printer secara khusus diatur oleh pemerintah dan sering diperiksa secara acak,” kata seorang penduduk Korut yang tinggal di provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada Radio Free Asia, Kamis (11/11/2021).
“Selama tindakan keras ini, anggota Biro Panduan Penerbitan akan merazia dan memeriksa printer terhadap dokumen yang mereka cetak,” kata sumber yang tidak disebutkan namanya itu dengan alasan keamanan.
Printer di studio foto dan toko cetak dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang yang menjalankan bisnis tersebut, yang diizinkan karena menyediakan layanan penting bagi publik. Tetapi, kepemilikan printer sering mengalami inspeksi.
“Printer yang dimiliki oleh instansi pemerintah adalah printer dokumen hitam putih. Tetapi di studio foto, mereka dapat mencetak foto berwarna dengan kualitas tinggi. Printer semacam ini bisa mencetak buku, sertifikat, dan dokumen penting lainnya, sehingga sering diperiksa,” kata sumber tersebut.
“Tetapi semua printer yang belum terdaftar atau memiliki nomor seri yang berbeda dari dokumen pendaftarannya, akan disita,” lanjutnya. Mendaftarkan printer adalah proses yang panjang dan berlarut-larut dan mendapatkan persetujuan untuk memilikinya sangat sulit, menurut sumber tersebut.
tulis komentar anda