Macron: PM Australia Berbohong soal Kesepakatan Kapal Selam

Senin, 01 November 2021 - 11:06 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron menganggap Perdana Menteri Australia Scott Morrison membohonginya dalam kesepakatan kapal selam. Foto/REUTERS/Remo Casilli
ROMA - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbohong kepadanya atas pembatalan kontrak pembangunan kapal selam pada September 2021.

Dia mengindikasikan lebih banyak yang perlu dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua sekutu.

Macron dan Morrison berada di Roma untuk KTT G-20, pertama kali mereka bertemu sejak Australia membatalkan kesepakatan kapal selam listrik-diesel multi-miliar dollar AS dengan Prancis.



Canberra membatalkan kesepakatan itu dan membuat kesepakatan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris sebagai bagian dari perjanjian aliansi AUKUS.



Kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS itu membuat Paris marah dan merasa dikhianati. Prancis akhirnya menarik duta besarnya dari Washington dan Canberra.

"Saya sangat menghormati negara Anda. Saya memiliki banyak rasa hormat dan banyak persahabatan untuk orang-orang Anda. Saya hanya mengatakan ketika kita memiliki rasa hormat, Anda harus jujur dan Anda harus berperilaku sejalan dan konsisten dengan nilai ini," kata Macron kepada sekelompok wartawan Australia yang telah melakukan perjalanan untuk meliput KTT G-20, seperti dikutip Reuters, Senin (1/11/2021).

Ditanya apakah dia pikir Morrison telah berbohong kepadanya, Macron menjawab, "Saya tidak berpikir, saya tahu."

Morrison, berbicara kemudian pada konferensi media, mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Dia sebelumnya telah menjelaskan kepada Macron bahwa kapal selam konvensional tidak akan lagi memenuhi kebutuhan Australia.

Morrison mengatakan proses perbaikan hubungan dengan Prancis telah dimulai.

Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia mengira Prancis telah diberitahu tentang pembatalan kontrak sebelum pakta AUKUS diumumkan, dan mengatakan bahwa penanganan perjanjian keamanan baru telah kikuk.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(min)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More