Pemimpin Kudeta Militer Pecat 6 Dubes, Diplomat Top Sudan: Tidak Sah!
Jum'at, 29 Oktober 2021 - 05:29 WIB
Jenderal tertinggi militer Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan. FOTO/The News Motion
KAIRO - Jenderal tertinggi Sudan saat ini, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan memecat setidaknya enam Duta Besar Sudan, termasuk utusan untuk Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Prancis. Keputusan yang diumumkan pada Rabu malam di media pemerintah itu juga berlaku bagi Duta Besar Sudan untuk China, Qatar, dan kepala misi negara itu untuk kota Jenewa di Swiss.
Para duta besar dipecat dua hari setelah Buran, yang saat ini menjadi orang kuat nomor satu di Sudan, membubarkan pemerintahan transisi dan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sejumlah pejabat pemerintah dan pemimpin politik.
Keputusan Buran ini ditolak dengan tegas oleh para diplomat tersebut. Para duta besar itu mengatakan, mereka tidak mengakui keputusan seperti itu yang diambil oleh otoritas tidak sah.
Dalam sebuah surat tanggapan yang dilihat oleh Middle East Eye, yang ditulis oleh Duta Besar Ali Ibn Abi Thalib Mahmoud, perwakilan tetap Sudan untuk Kantor PBB di Jenewa, para utusan menunjukkan bahwa mereka ditunjuk oleh perdana menteri yang sah.
"Kami berharap pemerintah Anda yang terhormat terus mengakui Perdana Menteri Abdalla Hamdok serta kabinetnya sebagai satu-satunya otoritas sah Republik Sudan yang kami wakili," jelas Mahmoud, seperti dikutip dari Middle East Eye, Kamis (28/10/2021).
Para duta besar telah menyatakan kedutaan mereka sebagai tempat berlindung yang aman “bagi rakyat Sudan” ketika kampanye pembangkangan sipil yang terkoordinasi berlanjut di seluruh negeri.
Para utusan itu termasuk di antara sekelompok 41 duta besar dan diplomat Sudan saat ini dan mantan diplomat yang mengecam kudeta militer di negara mereka. "Kami mengutuk dalam istilah terkuat kudeta militer brutal terhadap revolusi mulia Anda," bunyi pernyataan bersama itu.
Cameron Hudson, seorang rekan senior di Dewan Atlantik, mengatakan kepada Middle East Eye, bahwa para Duta Besar Sudan memiliki "pekerjaan yang sulit". "Mereka berada dalam posisi sulit, karena terkadang harus menjelaskan mengapa militer melakukan apa yang mereka lakukan dan menjelaskan politik Sudan kepada audiens asing," katanya.
Para duta besar dipecat dua hari setelah Buran, yang saat ini menjadi orang kuat nomor satu di Sudan, membubarkan pemerintahan transisi dan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sejumlah pejabat pemerintah dan pemimpin politik.
Keputusan Buran ini ditolak dengan tegas oleh para diplomat tersebut. Para duta besar itu mengatakan, mereka tidak mengakui keputusan seperti itu yang diambil oleh otoritas tidak sah.
Dalam sebuah surat tanggapan yang dilihat oleh Middle East Eye, yang ditulis oleh Duta Besar Ali Ibn Abi Thalib Mahmoud, perwakilan tetap Sudan untuk Kantor PBB di Jenewa, para utusan menunjukkan bahwa mereka ditunjuk oleh perdana menteri yang sah.
"Kami berharap pemerintah Anda yang terhormat terus mengakui Perdana Menteri Abdalla Hamdok serta kabinetnya sebagai satu-satunya otoritas sah Republik Sudan yang kami wakili," jelas Mahmoud, seperti dikutip dari Middle East Eye, Kamis (28/10/2021).
Para duta besar telah menyatakan kedutaan mereka sebagai tempat berlindung yang aman “bagi rakyat Sudan” ketika kampanye pembangkangan sipil yang terkoordinasi berlanjut di seluruh negeri.
Para utusan itu termasuk di antara sekelompok 41 duta besar dan diplomat Sudan saat ini dan mantan diplomat yang mengecam kudeta militer di negara mereka. "Kami mengutuk dalam istilah terkuat kudeta militer brutal terhadap revolusi mulia Anda," bunyi pernyataan bersama itu.
Cameron Hudson, seorang rekan senior di Dewan Atlantik, mengatakan kepada Middle East Eye, bahwa para Duta Besar Sudan memiliki "pekerjaan yang sulit". "Mereka berada dalam posisi sulit, karena terkadang harus menjelaskan mengapa militer melakukan apa yang mereka lakukan dan menjelaskan politik Sudan kepada audiens asing," katanya.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda