Indonesia Dorong Kerja Sama untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
Senin, 25 Oktober 2021 - 14:32 WIB
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya Indonesia dalam pemulihan pasca pandemi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Foto/kbri bangkok
BANGKOK - Indonesia kembali dipercaya memimpin pembahasan isu-isu pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat di forum multilateral United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Duta Besar RI Bangkok dan Wakil Tetap RI untuk UNESCAP Rachmat Budiman berperan sebagai ketua dalam Third Session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development (MPFD).
Third Session of the Committee on MPFD yang berlangsung pada 20 Oktober 2021-22 Oktober 2021 dibuka oleh UN Under-Secretary General dan Executive Secretary ESCAP, Armida S Alisjahbana.
Menggarisbawahi arti penting pembangunan ekonomi di masa pandemi, Armida S Alisjahbana menyatakan, ”Pandemi COVID-19 telah memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan strategi, serta menyelaraskan sumber daya fiskal dan keuangan dengan upaya pembangunan yang akan memberikan hasil yang signifikan di masa depan."
Pembahasan ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang dalam Special Remarks menekankan upaya Indonesia dalam pemulihan pasca pandemi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
”Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana pemerintah merancang kebijakan sehingga no one is left behind,“ papar Sri Mulyani.
Prioritas pemulihan inklusif harus juga fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari health trap di saat pandemi, melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan COVID-19 serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif.
Selain itu, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi pemerintah, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet.
Dukungan terhadap UKM penting untuk memberikan akses new capital yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan yang didukung dengan akses terhadap teknologi digital.
Menteri Keuangan RI juga menyampaikan dalam upaya pemulihan berkelanjutan selama pandemi diperlukan strategi untuk merancang green recovery yang antara lain melalui komitmen untuk building green growth dan investasi pada new renewable energy yang dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil; serta dengan memperkenalkan carbon market termasuk carbon taxation.
“Peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, World Bank dan IMF dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting. Sumber daya keuangan untuk menyediakan global public goods dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global,” papar dia.
Menteri Keuangan RI menggarisbawahi perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat di masa pandemi.
Committee on MPFD bertemu setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan.
Pada sesi ketiga kali ini, dibahas berbagai langkah fiskal, moneter dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Duta Besar RI Bangkok dan Wakil Tetap RI untuk UNESCAP Rachmat Budiman berperan sebagai ketua dalam Third Session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development (MPFD).
Third Session of the Committee on MPFD yang berlangsung pada 20 Oktober 2021-22 Oktober 2021 dibuka oleh UN Under-Secretary General dan Executive Secretary ESCAP, Armida S Alisjahbana.
Menggarisbawahi arti penting pembangunan ekonomi di masa pandemi, Armida S Alisjahbana menyatakan, ”Pandemi COVID-19 telah memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan strategi, serta menyelaraskan sumber daya fiskal dan keuangan dengan upaya pembangunan yang akan memberikan hasil yang signifikan di masa depan."
Pembahasan ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang dalam Special Remarks menekankan upaya Indonesia dalam pemulihan pasca pandemi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
”Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana pemerintah merancang kebijakan sehingga no one is left behind,“ papar Sri Mulyani.
Prioritas pemulihan inklusif harus juga fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari health trap di saat pandemi, melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan COVID-19 serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif.
Selain itu, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi pemerintah, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet.
Dukungan terhadap UKM penting untuk memberikan akses new capital yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan yang didukung dengan akses terhadap teknologi digital.
Menteri Keuangan RI juga menyampaikan dalam upaya pemulihan berkelanjutan selama pandemi diperlukan strategi untuk merancang green recovery yang antara lain melalui komitmen untuk building green growth dan investasi pada new renewable energy yang dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil; serta dengan memperkenalkan carbon market termasuk carbon taxation.
“Peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, World Bank dan IMF dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting. Sumber daya keuangan untuk menyediakan global public goods dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global,” papar dia.
Menteri Keuangan RI menggarisbawahi perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat di masa pandemi.
Committee on MPFD bertemu setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan.
Pada sesi ketiga kali ini, dibahas berbagai langkah fiskal, moneter dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda