Utusan PBB Serukan Pemimpin Junta Myanmar Mundur
Minggu, 24 Oktober 2021 - 08:37 WIB
Tatmadaw mengklaim telah terjadi penipuan yang meluas dalam pemilihan umum pada November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pejabat tinggi NLD lainnya dan mulai menindak demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.
Militer telah mengabaikan tekanan internasional untuk membalikkan situasi, dan kondisinya terus memburuk. Kekerasan telah menyebar ke seluruh negeri, dan Pemerintah Persatuan Nasional NLD telah membentuk Angkatan Pertahanan Rakyatnya sendiri.
“Myanmar dengan cepat bergerak menuju jurang maut, dan pengorbanan apa pun yang diperlukan dari kita sekarang untuk menariknya ke arah yang berbeda akan menjadi harga yang kecil sehubungan dengan tantangan monumental yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” kata utusan khusus PBB.
Sebelum kudeta, 1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sejak Februari jumlah itu meroket menjadi 3 juta. Layanan kesehatan dan perbankan runtuh dan pengangguran meningkat.
Secara terpisah, pakar independen PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada komite PBB yang sama bahwa bencana lain sudah dekat.
“Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa junta sedang memindahkan puluhan ribu tentara dan persenjataan berat ke wilayah barat laut negara itu, seolah-olah bersiap untuk menyerang pasukan pertahanan lokal ini,” kata Andrews.
Baca juga: Ditekan ASEAN, Junta Myanmar Bebaskan 5.000 Demonstran yang Ditahan Sejak Kudeta
Dia mengatakan layanan internet telah terputus ke daerah tersebut dan militer menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan dalam serangan 2016 dan 2017 terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Militer telah mengabaikan tekanan internasional untuk membalikkan situasi, dan kondisinya terus memburuk. Kekerasan telah menyebar ke seluruh negeri, dan Pemerintah Persatuan Nasional NLD telah membentuk Angkatan Pertahanan Rakyatnya sendiri.
“Myanmar dengan cepat bergerak menuju jurang maut, dan pengorbanan apa pun yang diperlukan dari kita sekarang untuk menariknya ke arah yang berbeda akan menjadi harga yang kecil sehubungan dengan tantangan monumental yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” kata utusan khusus PBB.
Sebelum kudeta, 1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sejak Februari jumlah itu meroket menjadi 3 juta. Layanan kesehatan dan perbankan runtuh dan pengangguran meningkat.
Secara terpisah, pakar independen PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada komite PBB yang sama bahwa bencana lain sudah dekat.
“Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa junta sedang memindahkan puluhan ribu tentara dan persenjataan berat ke wilayah barat laut negara itu, seolah-olah bersiap untuk menyerang pasukan pertahanan lokal ini,” kata Andrews.
Baca juga: Ditekan ASEAN, Junta Myanmar Bebaskan 5.000 Demonstran yang Ditahan Sejak Kudeta
Dia mengatakan layanan internet telah terputus ke daerah tersebut dan militer menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan dalam serangan 2016 dan 2017 terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Lihat Juga :