Hapus Jejak Kolonial, Barbados Pilih Presiden Pertama
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 08:47 WIB
Dame Sandra Mason terpilih sebagai presiden Barbados. Foto/Sky News
BRIDGETOWN - Barbados telah memilih presiden pertamanya saat mengambil langkah pertama untuk menjadi negara republik. Tahun lalu, negara Karibia itu telah mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara dan menghapus masa lalu kolonialnya.
Dame Sandra Mason (72) terpilih sebagai presiden pertama Barbados pada Rabu lalu dengan dukungan dua pertiga suara dari sesi gabungan Dewan Majelis dan Senat negara itu.
Negara berpenduduk 300 ribu itu memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1966, meskipun Ratu Elizabeth tetap menjadi raja konstitusionalnya.
Dame Sandra akan dilantik pada 30 November mendatang atau bertepatan dengan peringatan 55 tahun kemerdekaan negara itu dari Inggris.
Mantan ahli hukum itu telah menjadi gubernur jenderal pulau tersebut sejak 2018, dan juga wanita pertama yang bertugas di Pengadilan Banding Barbados.
Perdana Menteri Barbados Mia Mottley mengatakan pemilihan presiden adalah momen penting dalam perjalanan negara itu.
"Kami baru saja memilih dari antara kami seorang wanita yang unik dan penuh semangat Barbados, tidak berpura-pura menjadi apa pun (dan) mencerminkan nilai-nilai siapa kami," ujarnya seperti dikutip dari Sky News, Jumat (22/10/2021).
Mottley juga mengatakan keputusan negara itu untuk menjadi republik bukanlah penghukuman kepada Inggris terhadap masa lalu.
"Kami berharap dapat melanjutkan hubungan dengan Ratu Inggris," katanya.
Menurut Wazim Mowla dari wadah lembaga think tank Dewan Atlantik pemilihan itu dapat menguntungkan Barbados baik di dalam maupun di luar negeri.
Dia mengatakan langkah itu membuat negara kecil berkembang itu menjadi pemain yang lebih sah dalam politik global, tetapi juga bisa berfungsi sebagai langkah pemersatu dan nasionalis yang dapat menguntungkan kepemimpinannya saat ini di dalam negeri.
"Para pemimpin Karibia lainnya dan warga negara mereka kemungkinan akan memuji langkah tersebut, tetapi saya tidak mengharapkan orang lain untuk mengikutinya," ujarnya.
"Langkah ini akan selalu dipertimbangkan hanya jika itu demi kepentingan terbaik masing-masing negara," tegasnya.
Barbados mengatakan tahun lalu mereka menginginkan kedaulatan penuh pada saat merayakan ulang tahun ke-55 kemerdekaannya dari Inggris pada November 2021.
Pada tahun 1998, komisi tinjauan konstitusi Barbados merekomendasikan status republik, dan pada tahun 2015 Perdana Menteri Freundel Stuart mengatakan: "Kita harus beralih dari sistem monarki ke bentuk pemerintahan republik dalam waktu dekat."
Dame Sandra Mason (72) terpilih sebagai presiden pertama Barbados pada Rabu lalu dengan dukungan dua pertiga suara dari sesi gabungan Dewan Majelis dan Senat negara itu.
Negara berpenduduk 300 ribu itu memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1966, meskipun Ratu Elizabeth tetap menjadi raja konstitusionalnya.
Dame Sandra akan dilantik pada 30 November mendatang atau bertepatan dengan peringatan 55 tahun kemerdekaan negara itu dari Inggris.
Mantan ahli hukum itu telah menjadi gubernur jenderal pulau tersebut sejak 2018, dan juga wanita pertama yang bertugas di Pengadilan Banding Barbados.
Perdana Menteri Barbados Mia Mottley mengatakan pemilihan presiden adalah momen penting dalam perjalanan negara itu.
"Kami baru saja memilih dari antara kami seorang wanita yang unik dan penuh semangat Barbados, tidak berpura-pura menjadi apa pun (dan) mencerminkan nilai-nilai siapa kami," ujarnya seperti dikutip dari Sky News, Jumat (22/10/2021).
Mottley juga mengatakan keputusan negara itu untuk menjadi republik bukanlah penghukuman kepada Inggris terhadap masa lalu.
"Kami berharap dapat melanjutkan hubungan dengan Ratu Inggris," katanya.
Menurut Wazim Mowla dari wadah lembaga think tank Dewan Atlantik pemilihan itu dapat menguntungkan Barbados baik di dalam maupun di luar negeri.
Dia mengatakan langkah itu membuat negara kecil berkembang itu menjadi pemain yang lebih sah dalam politik global, tetapi juga bisa berfungsi sebagai langkah pemersatu dan nasionalis yang dapat menguntungkan kepemimpinannya saat ini di dalam negeri.
"Para pemimpin Karibia lainnya dan warga negara mereka kemungkinan akan memuji langkah tersebut, tetapi saya tidak mengharapkan orang lain untuk mengikutinya," ujarnya.
"Langkah ini akan selalu dipertimbangkan hanya jika itu demi kepentingan terbaik masing-masing negara," tegasnya.
Barbados mengatakan tahun lalu mereka menginginkan kedaulatan penuh pada saat merayakan ulang tahun ke-55 kemerdekaannya dari Inggris pada November 2021.
Pada tahun 1998, komisi tinjauan konstitusi Barbados merekomendasikan status republik, dan pada tahun 2015 Perdana Menteri Freundel Stuart mengatakan: "Kita harus beralih dari sistem monarki ke bentuk pemerintahan republik dalam waktu dekat."
(ian)
tulis komentar anda