Arab Saudi: Israel Merampok Hak-hak Paling Dasar Rakyat Palestina!
Kamis, 21 Oktober 2021 - 20:17 WIB
RIYADH - Pemerintah Arab Saudi mengecam rezim Zionis Israel dengan menyebutnya telah merampok hak-hak paling dasar rakyat Palestina. Kecaman ini disampaikan Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdullah bin Yahya Al-Mouallimi.
Al-Mouallimi menyampaikan kecamannya saat berpidato dalam pertemuan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA) tentang dampak ekonomi dan sosial pendudukan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem. Dia juga menyoroti nasib penduduk Arab di wilayah Golan yang diduduki militer Zionis.
Menurutnya, kehidupan adalah salah satu hak paling dasar yang dijamin di bawah hukum internasional untuk semua orang, namun orang Palestina masih dirampas haknya.
"Pihak berwenang Israel tidak hanya merampok hak rakyat Palestina untuk pembangunan tetapi juga merampas hak mereka untuk membangun negara yang mandiri dan layak yang merangkul harapan dan aspirasi mereka,” katanya.
"Laporan PBB menunjukkan sejauh mana pelanggaran dan dampak ekonomi dan sosial dari pendudukan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina dan penduduk Golan Suriah yang diduduki," ujarnya, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (21/10/2021).
Menurutnya, pengabaian Israel terhadap resolusi internasional mencerminkan kecenderungannya untuk membatalkan semua upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Pengabaian itu, kata dia, juga untuk melanjutkan pelanggarannya terhadap rakyat Palestina dan pembangunan permukiman.
Al-Mouallimi meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab politik dan moralnya dengan mewajibkan Israel untuk mematuhi resolusi dan hukum internasional yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukannya dan penarikannya secara penuh dari tanah Arab yang diduduki, termasuk Dataran Tinggi Golan Suriah.
Diplomat Arab Saudi itu menegaskan kembali dukungan kuat Kerajaan Saudi untuk perjuangan Palestina.
Arab Saudi sampai saat ini masih menolak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, kerajaan itu terbuka untuk normalisasi jika negara Palestina yang merdeka sudah terwujud dan perdamaian Israel dan Palestina telah tercipta.
Al-Mouallimi menyampaikan kecamannya saat berpidato dalam pertemuan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA) tentang dampak ekonomi dan sosial pendudukan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem. Dia juga menyoroti nasib penduduk Arab di wilayah Golan yang diduduki militer Zionis.
Menurutnya, kehidupan adalah salah satu hak paling dasar yang dijamin di bawah hukum internasional untuk semua orang, namun orang Palestina masih dirampas haknya.
"Pihak berwenang Israel tidak hanya merampok hak rakyat Palestina untuk pembangunan tetapi juga merampas hak mereka untuk membangun negara yang mandiri dan layak yang merangkul harapan dan aspirasi mereka,” katanya.
"Laporan PBB menunjukkan sejauh mana pelanggaran dan dampak ekonomi dan sosial dari pendudukan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina dan penduduk Golan Suriah yang diduduki," ujarnya, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (21/10/2021).
Menurutnya, pengabaian Israel terhadap resolusi internasional mencerminkan kecenderungannya untuk membatalkan semua upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Pengabaian itu, kata dia, juga untuk melanjutkan pelanggarannya terhadap rakyat Palestina dan pembangunan permukiman.
Al-Mouallimi meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab politik dan moralnya dengan mewajibkan Israel untuk mematuhi resolusi dan hukum internasional yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukannya dan penarikannya secara penuh dari tanah Arab yang diduduki, termasuk Dataran Tinggi Golan Suriah.
Diplomat Arab Saudi itu menegaskan kembali dukungan kuat Kerajaan Saudi untuk perjuangan Palestina.
Arab Saudi sampai saat ini masih menolak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, kerajaan itu terbuka untuk normalisasi jika negara Palestina yang merdeka sudah terwujud dan perdamaian Israel dan Palestina telah tercipta.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda