Kirim Kapal Survei ke Laut Natuna, China Dituding Menekan Indonesia
loading...
Kapal-kapal China beroperasi di Laut China Selatan. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - China dituduh terus menekan Indonesia dengan mengirim kapal-kapal survei ke Laut Natuna. Itu merupakan upaya Beijing untuk meningkatkan minat maritimnya di Indo-Pasifik.
Laporan Radio Free Asia mengatakan, selain Indonesia, Malaysia juga mengalami nasib serupa di mana kapal-kapal China beroperasi di dekat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kuala Lumpur.
Laporan itu mengatakan Jakarta telah meremehkan kehadiran kapal-kapal China, bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal dari survei dasar laut maritim.
Kapal survei Haiyang Dizhi 10 milik China dilaporkan telah beroperasi di Laut Natuna Utara, wilayah utara Indonesia, sejak akhir Agustus.
Kapal tersebut dilaporkan masih berada di dekat Blok Tuna—ladang minyak dan gas penting di daerah tersebut. Meskipun butuh istirahat untuk memasok kembali pada akhir September, itu kembali pada bulan Oktober.
Ini terjadi karena Malaysia, tidak seperti Filipina dan Indonesia, mengambil sikap tegas terhadap kehadiran kapal survei China lainnya di dalam ZEE-nya. Kuala Lumpur memanggil utusan China untuk mengajukan protesnya dua minggu lalu terkait kehadiran kapal berbobot 4.600 ton; Da Yang Hao.
Data pelacakan kapal pada hari Senin menunjukkan kapal seberat 4.600 ton itu sekarang sedang dalam perjalanan ke utara, lebih dari 200 mil laut di sebelah barat Filipina.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menolak isu tersebut, dengan mengatakan Indonesia menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna.
Huong Le Thu, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan kepada Radio Free Asia, Rabu (20/10/2021): "Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan China, yang bahkan saya sebut provokasi, di Laut Natuna."
Huong menambahkan, meski Indonesia yakin bisa berurusan dengan China melalui dialog, itu butuh waktu. "China telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau-pulau di Laut China Selatan, dan menumbuhkan ambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta," kata Huong.
Pada bulan Maret, sebuah laporan mengatakan bahwa China sedang mengumpulkan data tentang lingkungan bawah laut di Samudra Hindia, dan dua kapal survei pemerintah akan digunakan untuk hal yang sama. Kegiatan survei ini diklaim bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kapal selam China di wilayah mereka.
Laporan Radio Free Asia mengatakan, selain Indonesia, Malaysia juga mengalami nasib serupa di mana kapal-kapal China beroperasi di dekat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kuala Lumpur.
Laporan itu mengatakan Jakarta telah meremehkan kehadiran kapal-kapal China, bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal dari survei dasar laut maritim.
Kapal survei Haiyang Dizhi 10 milik China dilaporkan telah beroperasi di Laut Natuna Utara, wilayah utara Indonesia, sejak akhir Agustus.
Kapal tersebut dilaporkan masih berada di dekat Blok Tuna—ladang minyak dan gas penting di daerah tersebut. Meskipun butuh istirahat untuk memasok kembali pada akhir September, itu kembali pada bulan Oktober.
Ini terjadi karena Malaysia, tidak seperti Filipina dan Indonesia, mengambil sikap tegas terhadap kehadiran kapal survei China lainnya di dalam ZEE-nya. Kuala Lumpur memanggil utusan China untuk mengajukan protesnya dua minggu lalu terkait kehadiran kapal berbobot 4.600 ton; Da Yang Hao.
Data pelacakan kapal pada hari Senin menunjukkan kapal seberat 4.600 ton itu sekarang sedang dalam perjalanan ke utara, lebih dari 200 mil laut di sebelah barat Filipina.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menolak isu tersebut, dengan mengatakan Indonesia menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna.
Huong Le Thu, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan kepada Radio Free Asia, Rabu (20/10/2021): "Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan China, yang bahkan saya sebut provokasi, di Laut Natuna."
Huong menambahkan, meski Indonesia yakin bisa berurusan dengan China melalui dialog, itu butuh waktu. "China telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau-pulau di Laut China Selatan, dan menumbuhkan ambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta," kata Huong.
Pada bulan Maret, sebuah laporan mengatakan bahwa China sedang mengumpulkan data tentang lingkungan bawah laut di Samudra Hindia, dan dua kapal survei pemerintah akan digunakan untuk hal yang sama. Kegiatan survei ini diklaim bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kapal selam China di wilayah mereka.
(min)
Lihat Juga :
