Kucilkan Jenderal Junta Myanmar, ASEAN Bakal Gelar Pertemuan
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 20:51 WIB
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar, yang memimpin kudeta terhadap pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Foto/REUTERS
BANDAR SERI BEGAWAN - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN ) akan mengggelar pertemuan puncak (KTT) bulan ini. Yang mengejutkan, pertemuan ini tidak mengundang jenderal tertinggi junta Myanmar, Min Aung Hlaing , yang melakukan kudeta di negara tersebut.
KTT ASEAN justru mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Rencana pertemuan itu disampaikan pemerintah Brunei Darussalam—ketua ASEAN saat ini—pada Sabtu (16/10/2021).
Keputusan para menteri luar negeri dari ASEAN pada pertemuan darurat Jumat malam menandai pergeseran blok tersebut, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Pertemuan itu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar—yang merebut kekuasaan pada Februari 2021—untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN pada April, yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan penguasa Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Brunei mengatakan beberapa negara anggota ASEAN telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta, untuk menghadiri KTT tersebut.
Menurut Brunei, para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan Jumat malam menekankan pentingnya memberikan Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, akses ke semua pihak terkait.
Kunjungan Eryawan yang telah lama direncanakan ke Myanmar telah tertunda dalam beberapa pekan terakhir. Erywan bersikeras harus bertemu dengan semua pihak, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan atas berbagai tuduhan sejak dikudeta.
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan minggu ini bahwa Erywan akan diterima di negara itu tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
KTT ASEAN justru mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Rencana pertemuan itu disampaikan pemerintah Brunei Darussalam—ketua ASEAN saat ini—pada Sabtu (16/10/2021).
Keputusan para menteri luar negeri dari ASEAN pada pertemuan darurat Jumat malam menandai pergeseran blok tersebut, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Pertemuan itu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar—yang merebut kekuasaan pada Februari 2021—untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN pada April, yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan penguasa Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Brunei mengatakan beberapa negara anggota ASEAN telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta, untuk menghadiri KTT tersebut.
Menurut Brunei, para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan Jumat malam menekankan pentingnya memberikan Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, akses ke semua pihak terkait.
Kunjungan Eryawan yang telah lama direncanakan ke Myanmar telah tertunda dalam beberapa pekan terakhir. Erywan bersikeras harus bertemu dengan semua pihak, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan atas berbagai tuduhan sejak dikudeta.
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan minggu ini bahwa Erywan akan diterima di negara itu tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
(min)
tulis komentar anda