Pernah Dijajah, Aljazair Tuntut Penghormatan Total dari Prancis
Senin, 11 Oktober 2021 - 11:53 WIB
Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menuntut Prancis untuk menghormati negara yang pernah dijajahnya. Foto/REUTERS/Tiksa Negeri
ALGIERS - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada Minggu (10/10/2021) menuntut "penghormatan total" dari Prancis . Tuntutan ini disuarakan menyusul pertikaian soal pembatasan visa dan komentar kritis dari Paris yang pernah menjajah negara Afrika Utara tersebut.
Akhir pekan lalu Aljazair menarik duta besarnya dari Paris dan melarang pesawat militer Prancis dari wilayah udaranya. Sebelumnya, pesawat-pesawat militer Prancis leluasa menggunakan wilayah udara negara Afrika Utara itu untuk memerangi kelompok jihadis di wilayah Sahel.
Keributan diplomatik pecah terkait penerbitan visa dan diikuti oleh laporan media bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberi tahu keturunan perang kemerdekaan Aljazair 1954-1962 bahwa Aljazair diperintah oleh sistem politik-militer yang telah benar-benar ditulis ulang sejarahnya.
Kantor kepresidenan Aljazair menanggapi dengan mengatakan komentar itu, yang tidak disangkal, adalah "campur tangan" terhadap urusan dalam negeri negara itu.
Pada hari Minggu Tebboune berbicara di depan umum untuk pertama kalinya tentang perselisihan dengan Prancis, menuntut "penghormatan total" dari bekas kekuatan kolonial.
"Kembalinya duta besar Aljazair ke Prancis bergantung pada penghormatan total terhadap negara Aljazair," kata Tebboune kepada media lokal, seperti dikutip AFP, Senin (11/10/2021).
"Kami lupa bahwa (Aljazair) pernah menjadi jajahan Prancis...Sejarah tidak boleh dipalsukan," ujarnya.
"Kami tidak bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Tebboune tentang sejarah Aljazair dan masa lalu kolonial Prancis-nya.
Hubungan antara kedua negara sering tegang tetapi tidak pernah mencapai titik terendah baru seperti dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan Macron pekan lalu kepada harian Prancis, Le Monde, secara luas dikutip oleh media Aljazair, yang mengecamnya sebagai "cercaan".
Presiden Prancis dilaporkan mengkritik apa yang disebutnya "sejarah resmi" yang ditulis Aljazair untuk dirinya sendiri, dengan mengatakan itu tidak didasarkan pada kebenaran.
Dan dia menggambarkan Tebboune sebagai pemimpin yang terjebak dalam sistem yang sangat sulit.
Macron juga mengatakan bahwa keputusan Prancis untuk memangkas jumlah visa yang diberikan kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia tidak akan berdampak pada pelajar atau tokoh bisnis.
Pada hari Selasa, Macron mengatakan dia berharap ketegangan dengan Aljazair akan mereda.
"Harapan saya adalah untuk menenangkan diri karena saya pikir lebih baik berbicara dan membuat kemajuan," katanya kepada penyiar France Inter.
Dia juga mengatakan bahwa hubungan dengan Tebboune "benar-benar ramah".
Aljazair pernah memanggil pulang duta besarnya dari Prancis, rumah bagi komunitas keturunan Aljazair yang sangat besar.
Itu terjadi pada Mei 2020 setelah media publik Prancis menyiarkan film dokumenter tentang gerakan protes pro-demokrasi Hirak yang telah memaksa pendahulu veteran Tebboune, Abdelaziz Bouteflika, lengser dari kekuasaan tahun sebelumnya.
Akhir pekan lalu Aljazair menarik duta besarnya dari Paris dan melarang pesawat militer Prancis dari wilayah udaranya. Sebelumnya, pesawat-pesawat militer Prancis leluasa menggunakan wilayah udara negara Afrika Utara itu untuk memerangi kelompok jihadis di wilayah Sahel.
Keributan diplomatik pecah terkait penerbitan visa dan diikuti oleh laporan media bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberi tahu keturunan perang kemerdekaan Aljazair 1954-1962 bahwa Aljazair diperintah oleh sistem politik-militer yang telah benar-benar ditulis ulang sejarahnya.
Kantor kepresidenan Aljazair menanggapi dengan mengatakan komentar itu, yang tidak disangkal, adalah "campur tangan" terhadap urusan dalam negeri negara itu.
Pada hari Minggu Tebboune berbicara di depan umum untuk pertama kalinya tentang perselisihan dengan Prancis, menuntut "penghormatan total" dari bekas kekuatan kolonial.
"Kembalinya duta besar Aljazair ke Prancis bergantung pada penghormatan total terhadap negara Aljazair," kata Tebboune kepada media lokal, seperti dikutip AFP, Senin (11/10/2021).
"Kami lupa bahwa (Aljazair) pernah menjadi jajahan Prancis...Sejarah tidak boleh dipalsukan," ujarnya.
"Kami tidak bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Tebboune tentang sejarah Aljazair dan masa lalu kolonial Prancis-nya.
Hubungan antara kedua negara sering tegang tetapi tidak pernah mencapai titik terendah baru seperti dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan Macron pekan lalu kepada harian Prancis, Le Monde, secara luas dikutip oleh media Aljazair, yang mengecamnya sebagai "cercaan".
Presiden Prancis dilaporkan mengkritik apa yang disebutnya "sejarah resmi" yang ditulis Aljazair untuk dirinya sendiri, dengan mengatakan itu tidak didasarkan pada kebenaran.
Dan dia menggambarkan Tebboune sebagai pemimpin yang terjebak dalam sistem yang sangat sulit.
Macron juga mengatakan bahwa keputusan Prancis untuk memangkas jumlah visa yang diberikan kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia tidak akan berdampak pada pelajar atau tokoh bisnis.
Pada hari Selasa, Macron mengatakan dia berharap ketegangan dengan Aljazair akan mereda.
"Harapan saya adalah untuk menenangkan diri karena saya pikir lebih baik berbicara dan membuat kemajuan," katanya kepada penyiar France Inter.
Dia juga mengatakan bahwa hubungan dengan Tebboune "benar-benar ramah".
Aljazair pernah memanggil pulang duta besarnya dari Prancis, rumah bagi komunitas keturunan Aljazair yang sangat besar.
Itu terjadi pada Mei 2020 setelah media publik Prancis menyiarkan film dokumenter tentang gerakan protes pro-demokrasi Hirak yang telah memaksa pendahulu veteran Tebboune, Abdelaziz Bouteflika, lengser dari kekuasaan tahun sebelumnya.
(min)
tulis komentar anda