Arab Saudi Ditekan untuk Bebaskan Pangeran Filantropis

Selasa, 02 Juni 2020 - 09:20 WIB
Namun kepulangannya kemungkinan menjadi tanda sementara bahwa tekanan internasional untuk pembebasannya berhasil. Otoritas Arab Saudi tidak menanggapi permintaan komentar atas kasus tersebut.

Kampanye Tekanan

Sebuah delegasi dari Parlemen Eropa memohon otoritas Saudi untuk membebaskan para bangsawan yang ditahan, termasuk Pangeran Salman, selama kunjungan ke Riyadh pada Februari lalu. Hal itu diungkap seorang sumber dan laporan internal dari kunjungan yang dilihat oleh AFP. (Baca juga: Kabur ke Barat, Perwira Saudi Penghubung Intelijen 5 Mata Jadi Target MBS )

"Parlemen Eropa telah meminta informasi tentang kasus ini dalam sebuah surat yang ditujukan...kepada Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman, yang (masih) belum terjawab," kata Marc Tarabella, wakil ketua delegasi Parlemen untuk hubungan dengan Semenanjung Arab, dalam tulisannya untuk Komisi Eropa.

"Saya ingin meminta Anda untuk mengangkat masalah ini...dengan otoritas tertinggi yang relevan di Arab Saudi memohon pembebasan Pangeran Salman."

"Saya tetap yakin bahwa pembebasan itu akan berdampak positif pada hubungan Parlemen Eropa dengan Arab Saudi," lanjut dia.

Secara terpisah, pelobi terkemuka Amerika Serikat; Robert Stryk Sonoran Policy Group, menandatangani kontrak senilai USD2 juta pada bulan Mei untuk mengadvokasi pembebasan sang pangeran. Menurut dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, lobi itu melibatkan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa.

Stryk, yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump—sekutu Pangeran MBS—direkrut oleh Hashim Mughal, orang kepercayaan Pangeran Salman yang berpusat di Paris.

Seorang sumber menggambarkan Mughal, warga negara Pakistan, sebagai mantan penasihat keuangan Pangeran Salman yang mengumpulkan USD2 juta dari kekayaan pribadinya dan mengetuk teman-teman kerajaan yang berpengaruh.

Upaya internasional adalah pertaruhan yang dapat menjadi bumerang di kerajaan yang penguasa otoriternya sangat menentang kritik publik.
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More