Taiwan: Kami Kekuatan Dunia Yang Ramah, PBB Seharusnya Menerima Mitra Baik
Selasa, 14 September 2021 - 10:18 WIB
Pejalan kaki melintasi bendera Taiwan di Taipei, Taiwan. Foto/REUTERS
JAKARTA - Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-76 akan diselenggarakan di New York pada 14 September ini.
Kepala Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, Chen Chung (John C Chen) menyerukan kepada seluruh kalangan dari Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB.
Dengan demikian, menurut dia, Taiwan dan negara-negara lain di dunia dapat bekerja sama di bidang anti-pandemi global, pemulihan ekonomi dan memerangi perubahan iklim, memberikan kontribusi mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs) global yang diprakarsai PBB.
Selama 60 tahun terakhir ini, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat di seluruh dunia.
Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan telah bekerja sangat keras mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" termasuk kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan kesejahteraan.
Belakangan ini, Taiwan lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa ‘Taiwan adalah bagian dari China’ untuk mengecualikan Taiwan dari PBB,” ungkap Chen.
Chen memperingatkan, komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan klaim China memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada China mewakili Taiwan dalam organisasi PBB.
Faktanya, China tidak pernah memerintah Taiwan. “Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan,” ungkap dia.
“Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar demokrasi yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia,” papar dia.
Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara.
Dia menjelaskan, China menyamakan resolusi 2758 dengan "Prinsip satu China" , secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik China di PBB.
“Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB,” ungkap dia.
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia.
Sejak tahun 2016, kedua belah pihak telah menandatangani total 20 nota kesepahaman dan rencana kerja sama untuk terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerja, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil serta teknologi.
Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber modal asing terbesar ke-9. Perusahaan swasta Taiwan juga mempercepat menyelaraskan Kebijakan Baru ke Arah Selatan dari pemerintah, dengan merelokasi pabrik dari China ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membangun kembali rantai pasokan industri mereka, seperti Meiloon Industrial, Pegatron Technology, Kenda Rubber, Walsin Lihwa dll, yang akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia.
Saat ini, ada lebih dari 300.000 warga Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan, dan mereka diperlakukan dengan baik, menikmati jaminan sosial dan perawatan medis yang setara dengan warga Taiwan.
Juga ada lebih dari 20.000 pengusaha Taiwan di Indonesia yang telah berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial, hidup harmonis dengan rakyat Indonesia, dan bersama-sama berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang demokratis, bebas, damai dan sejahtera.
Selama satu tahun lebih terakhir ini, situasi pandemi covid-19 global cukup parah. Pemerintah Taiwan dan sektor swasta terus menyumbangkan masker medis, generator oksigen, terapi oksigen beraliran tinggi (HFNC), tabung oksigen, perlengkapan APD, dan mesin PCR otomatis kepada Indonesia melalui jalur yang berbeda-beda, mendukung upaya anti pandemi bersama staf medis garis depan di Indonesia.
Organisasi Taiwan di Indonesia, termasuk Yayasan Tzu Chi Indonesia, Indonesia Taiwan Chambers of Commerce (ITCC), Yayasan Amal Tiga Roda, dll, juga menyumbangkan peralatan pelindung, peralatan medis dan perlengkapan bantuan, secara aktif membantu lembaga medis dalam memerangi pandemi, dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kesulitan mereka.
Dalam menghadapi pandemi global, diperlukan lebih banyak kerja sama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi.
“Saya menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, untuk memungkinkan Taiwan berintegrasi secara formal dengan komunitas internasional dan memainkan peran konstruktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh PBB, bersama-sama mempromosikan ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ yang diprakarsai PBB,” papar dia.
Dia menegaskan, “Taiwan adalah kekuatan dunia yang ramah, PBB seharusnya menerima mitra baik yang berharga ini.”
Kepala Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, Chen Chung (John C Chen) menyerukan kepada seluruh kalangan dari Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB.
Dengan demikian, menurut dia, Taiwan dan negara-negara lain di dunia dapat bekerja sama di bidang anti-pandemi global, pemulihan ekonomi dan memerangi perubahan iklim, memberikan kontribusi mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs) global yang diprakarsai PBB.
Selama 60 tahun terakhir ini, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat di seluruh dunia.
Baca Juga
Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan telah bekerja sangat keras mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" termasuk kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan kesejahteraan.
Belakangan ini, Taiwan lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa ‘Taiwan adalah bagian dari China’ untuk mengecualikan Taiwan dari PBB,” ungkap Chen.
Chen memperingatkan, komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan klaim China memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada China mewakili Taiwan dalam organisasi PBB.
Faktanya, China tidak pernah memerintah Taiwan. “Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan,” ungkap dia.
“Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar demokrasi yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia,” papar dia.
Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara.
Dia menjelaskan, China menyamakan resolusi 2758 dengan "Prinsip satu China" , secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik China di PBB.
“Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB,” ungkap dia.
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia.
Sejak tahun 2016, kedua belah pihak telah menandatangani total 20 nota kesepahaman dan rencana kerja sama untuk terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerja, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil serta teknologi.
Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber modal asing terbesar ke-9. Perusahaan swasta Taiwan juga mempercepat menyelaraskan Kebijakan Baru ke Arah Selatan dari pemerintah, dengan merelokasi pabrik dari China ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membangun kembali rantai pasokan industri mereka, seperti Meiloon Industrial, Pegatron Technology, Kenda Rubber, Walsin Lihwa dll, yang akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia.
Saat ini, ada lebih dari 300.000 warga Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan, dan mereka diperlakukan dengan baik, menikmati jaminan sosial dan perawatan medis yang setara dengan warga Taiwan.
Juga ada lebih dari 20.000 pengusaha Taiwan di Indonesia yang telah berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial, hidup harmonis dengan rakyat Indonesia, dan bersama-sama berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang demokratis, bebas, damai dan sejahtera.
Selama satu tahun lebih terakhir ini, situasi pandemi covid-19 global cukup parah. Pemerintah Taiwan dan sektor swasta terus menyumbangkan masker medis, generator oksigen, terapi oksigen beraliran tinggi (HFNC), tabung oksigen, perlengkapan APD, dan mesin PCR otomatis kepada Indonesia melalui jalur yang berbeda-beda, mendukung upaya anti pandemi bersama staf medis garis depan di Indonesia.
Organisasi Taiwan di Indonesia, termasuk Yayasan Tzu Chi Indonesia, Indonesia Taiwan Chambers of Commerce (ITCC), Yayasan Amal Tiga Roda, dll, juga menyumbangkan peralatan pelindung, peralatan medis dan perlengkapan bantuan, secara aktif membantu lembaga medis dalam memerangi pandemi, dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kesulitan mereka.
Dalam menghadapi pandemi global, diperlukan lebih banyak kerja sama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi.
“Saya menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, untuk memungkinkan Taiwan berintegrasi secara formal dengan komunitas internasional dan memainkan peran konstruktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh PBB, bersama-sama mempromosikan ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ yang diprakarsai PBB,” papar dia.
Dia menegaskan, “Taiwan adalah kekuatan dunia yang ramah, PBB seharusnya menerima mitra baik yang berharga ini.”
(sya)
tulis komentar anda