Pemimpin Taliban: Hukum Syariah Akan Berlaku di Afghanistan
Rabu, 08 September 2021 - 02:21 WIB
Akhundzada menambahkan diplomat asing, kedutaan besar, konsulat, organisasi kemanusiaan, dan investor di Afghanistan tidak akan menghadapi masalah dan dapat bekerja dengan aman di negara itu.
Taliban telah mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Mullah Hasan Akhund, rekan pendiri gerakan itu Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Sirajuddin Haqqani, yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme AS, sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu dam sebelumnya disebut-sebut akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afghanistan, malah ditunjuk sebagai wakil dari Akhund.
Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Taliban mengambil alih ibukota Afghanistan pada 15 Agustus lalu dan penarikan pasukan AS selesai pada akhir bulan lalu.
Pada 30 Agustus, Pentagon mengumumkan selesainya penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan akhir dari misi 20 tahunnya. Bandara di Kabul, tempat evakuasi warga asing dan Afghanistan dilakukan, berada di bawah kendali penuh Taliban.
Setelah pengambilalihan Afghanistan pada bulan Agustus, masyarakat internasional ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan Taliban sebagai kekuatan pemerintahan di negara itu. Sebagian besar negara Barat memang menjaga komunikasi dengan kelompok radikal tersebut, terutama mengenai evakuasi.
(ian)
tulis komentar anda