Taliban Bersiap Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan di Istana Kabul

Taliban telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah yang didukung AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari melakukan pembalasan terhadap musuh lama.

Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lainnya meragukan jaminan tersebut, dengan mengatakan pengakuan formal terhadap pemerintah baru Afghanistan dan bantuan ekonomi yang akan mengalir bergantung pada tindakan Taliban.

"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka, kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers hari Rabu.

“Jadi mereka punya banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri...sekarang mereka juga memiliki banyak keuntungan, jika mereka dapat menjalankan Afghanistan, jauh, jauh berbeda dari yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa.”

Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, mengatakan Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui kelompok Islamis itu sampai memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintah yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.

“Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7: Kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu memengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki," katanya kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.

"Tapi kami tidak akan terburu-buru mengakui formasi baru ini, atau membangun hubungan resmi."