Menlu Wu: Sekarang Saatnya PBB Terima Taiwan agar Bisa Bantu Dunia Tangani COVID-19
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 14:25 WIB
“Kekonyolan ini juga mencakup poin-poin berikut: pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara,” kata Wu.
Dia mengatakan satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Menurutnya, mengecualikan rakyat Taiwan dari PBB tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian PBB.
Menlu Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurut "The World Happiness Report 2021" yang diterbitkan oleh "Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN, Sustainable Development Solutions Network)”, Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur, dan peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.
Untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, kata Wu, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. “Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini,” katanya.
Diplomat tersebut menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemi telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat. “Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu,” katanya.
Dia mengatakan satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Menurutnya, mengecualikan rakyat Taiwan dari PBB tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian PBB.
Menlu Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurut "The World Happiness Report 2021" yang diterbitkan oleh "Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN, Sustainable Development Solutions Network)”, Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur, dan peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.
Untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, kata Wu, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. “Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini,” katanya.
Diplomat tersebut menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemi telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat. “Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu,” katanya.
(min)
tulis komentar anda