Mudah Rebut Afghanistan, Ini Sumber Uang Taliban
Kamis, 19 Agustus 2021 - 01:57 WIB
Menurutnya, orang-orang Taliban mengenakan pajak dan industri dan secara mengejutkan bahkan mengeluarkan tanda terima resmi pembayaran pajak.
“Industri yang dikenakan pajak termasuk operasi pertambangan, media, telekomunikasi dan proyek pembangunan yang didanai oleh bantuan internasional,” tulisnya.
“Pengemudi juga dikenakan biaya karena menggunakan jalan raya di wilayah yang dikuasai Taliban, dan pemilik toko membayar Taliban untuk hak melakukan bisnis.”
Miller juga menggambarkan Taliban sebagai organisasi keagamaan fanatik yang sangat bermotivasi ideologis, yang bersedia memberikan perlindungan bagi bisnis, apakah mereka ilegal atau tidak.
“Argumennya kira-kira seperti ini: jika Anda mengangkut barang di sekitar Afghanistan, negara seperti itu sudah sangat tidak aman untuk waktu yang lama, Anda jelas harus sangat berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan dan mungkin perlu membayar uang perlindungan ke berbagai orang di sepanjang jalan,” katanya.
“Keuntungannya adalah Taliban sangat bersatu, jadi jika Anda membayar sejumlah tertentu, potongan keuntungan Anda kepada Taliban, mereka pada dasarnya akan dapat menjamin perjalanan yang aman melalui semua wilayah. Sedangkan jika Anda membayar pemerintah Afghanistan atau milisi non-Taliban lokal, mereka tidak dapat menjamin bahwa para milisi mereka di darat akan menjarah barang-barang. Pemerintah Afghanistan dan milisi lainnya tidak memiliki banyak kendali atas bawahan mereka, orang-orang lokal di lapangan, sedangkan Taliban melakukannya.”
Adapun kontribusi amal, menurut Sufizada, banyak sumbangan Taliban berasal dari badan amal dan perwalian swasta yang berlokasi di negara-negara Teluk Persia dan berada dalam daftar kelompok yang mendanai terorisme oleh Departemen Keuangan AS.
“Warga swasta dari Arab Saudi, Pakistan, Iran dan beberapa negara Teluk Persia juga membantu membiayai Taliban, menyumbang USD60 juta per tahun untuk Jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban, menurut badan kontra-terorisme Amerika,” tulisnya.
Taliban, sambung dia, juga memiliki real estate di Afghanistan, Pakistan dan kemungkinan negara lain.
Pemerintah Afganistan
“Industri yang dikenakan pajak termasuk operasi pertambangan, media, telekomunikasi dan proyek pembangunan yang didanai oleh bantuan internasional,” tulisnya.
“Pengemudi juga dikenakan biaya karena menggunakan jalan raya di wilayah yang dikuasai Taliban, dan pemilik toko membayar Taliban untuk hak melakukan bisnis.”
Miller juga menggambarkan Taliban sebagai organisasi keagamaan fanatik yang sangat bermotivasi ideologis, yang bersedia memberikan perlindungan bagi bisnis, apakah mereka ilegal atau tidak.
“Argumennya kira-kira seperti ini: jika Anda mengangkut barang di sekitar Afghanistan, negara seperti itu sudah sangat tidak aman untuk waktu yang lama, Anda jelas harus sangat berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan dan mungkin perlu membayar uang perlindungan ke berbagai orang di sepanjang jalan,” katanya.
“Keuntungannya adalah Taliban sangat bersatu, jadi jika Anda membayar sejumlah tertentu, potongan keuntungan Anda kepada Taliban, mereka pada dasarnya akan dapat menjamin perjalanan yang aman melalui semua wilayah. Sedangkan jika Anda membayar pemerintah Afghanistan atau milisi non-Taliban lokal, mereka tidak dapat menjamin bahwa para milisi mereka di darat akan menjarah barang-barang. Pemerintah Afghanistan dan milisi lainnya tidak memiliki banyak kendali atas bawahan mereka, orang-orang lokal di lapangan, sedangkan Taliban melakukannya.”
Adapun kontribusi amal, menurut Sufizada, banyak sumbangan Taliban berasal dari badan amal dan perwalian swasta yang berlokasi di negara-negara Teluk Persia dan berada dalam daftar kelompok yang mendanai terorisme oleh Departemen Keuangan AS.
“Warga swasta dari Arab Saudi, Pakistan, Iran dan beberapa negara Teluk Persia juga membantu membiayai Taliban, menyumbang USD60 juta per tahun untuk Jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban, menurut badan kontra-terorisme Amerika,” tulisnya.
Taliban, sambung dia, juga memiliki real estate di Afghanistan, Pakistan dan kemungkinan negara lain.
Pemerintah Afganistan
Lihat Juga :
tulis komentar anda