Menolak Mundur, PM Malaysia Bakal Hadapi Mosi Tidak Percaya
Rabu, 04 Agustus 2021 - 16:56 WIB
Menurut Muhyiddin gejolak politik di Malaysia dipicu oleh pihak-pihak tertentu yang tuntutannya ditolaknya, termasuk membebaskan individu yang menghadapi tuduhan korupsi.
"Ini termasuk dorongan bagi saya untuk mencampuri urusan pengadilan untuk membebaskan beberapa orang yang diadili karena tindak pidana," kata Muhyiddin, meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka.
Posisi Muhyiddin pada kursi kekuasaan berada dalam posisi genting sejak ia muncul sebagai perdana menteri pada Maret tahun lalu. Namun, Raja Malaysia yang berpengaruh sampai sekarang membantunya bertahan untuk menghindari kekacauan politik ketika Negeri Jiran berjuang melawan lonjakan infeksi COVID-19 dan penurunan ekonomi dari beberapa penguncian atau lockdown.
Namun tekanan terhadapnya untuk mundur kembali meletus pekan lalu, setelah raja mengeluarkan teguran yang jarang terjadi atas langkah pemerintah mencabut undang-undang darurat tanpa persetujuannya, sebuah tindakan yang dikatakan istana bertentangan dengan konstitusi.
Baca juga: Sebanyak 107 Anggota Parlemen Oposisi Demo Tuntut PM Malaysia Mundur
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), blok terbesar dalam koalisi Muhyiddin, mengatakan Muhyiddin telah kehilangan legitimasi setelah teguran itu dan beberapa anggota parlemennya telah menulis surat kepada raja untuk menarik dukungan mereka.
Partai UMNO sendiri terpecah karena dukungannya untuk Muhyiddin, yang telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.
"Ini termasuk dorongan bagi saya untuk mencampuri urusan pengadilan untuk membebaskan beberapa orang yang diadili karena tindak pidana," kata Muhyiddin, meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka.
Posisi Muhyiddin pada kursi kekuasaan berada dalam posisi genting sejak ia muncul sebagai perdana menteri pada Maret tahun lalu. Namun, Raja Malaysia yang berpengaruh sampai sekarang membantunya bertahan untuk menghindari kekacauan politik ketika Negeri Jiran berjuang melawan lonjakan infeksi COVID-19 dan penurunan ekonomi dari beberapa penguncian atau lockdown.
Namun tekanan terhadapnya untuk mundur kembali meletus pekan lalu, setelah raja mengeluarkan teguran yang jarang terjadi atas langkah pemerintah mencabut undang-undang darurat tanpa persetujuannya, sebuah tindakan yang dikatakan istana bertentangan dengan konstitusi.
Baca juga: Sebanyak 107 Anggota Parlemen Oposisi Demo Tuntut PM Malaysia Mundur
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), blok terbesar dalam koalisi Muhyiddin, mengatakan Muhyiddin telah kehilangan legitimasi setelah teguran itu dan beberapa anggota parlemennya telah menulis surat kepada raja untuk menarik dukungan mereka.
Partai UMNO sendiri terpecah karena dukungannya untuk Muhyiddin, yang telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.
Lihat Juga :