Menolak Mundur, PM Malaysia Bakal Hadapi Mosi Tidak Percaya

Namun tekanan terhadapnya untuk mundur kembali meletus pekan lalu, setelah raja mengeluarkan teguran yang jarang terjadi atas langkah pemerintah mencabut undang-undang darurat tanpa persetujuannya, sebuah tindakan yang dikatakan istana bertentangan dengan konstitusi.



Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), blok terbesar dalam koalisi Muhyiddin, mengatakan Muhyiddin telah kehilangan legitimasi setelah teguran itu dan beberapa anggota parlemennya telah menulis surat kepada raja untuk menarik dukungan mereka.

Partai UMNO sendiri terpecah karena dukungannya untuk Muhyiddin, yang telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Beberapa politisi UMNO menghadapi tuduhan korupsi, termasuk mantan perdana menteri Najib Razak dan presiden partai Ahmad Zahid Hamidi.

Najib dinyatakan bersalah tahun lalu dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dalam kasus yang terkait dengan skandal 1MDB bernilai miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.



Sedangkan Ahmad Zahid juga tengah menjalani sidang kasus korupsi.

Keduanya termasuk di antara mereka yang menarik dukungan untuk Muhyiddin minggu ini.

Partai UMNO sendiri tidak segera mengeluarkan komentar.