Perempuan Afganistan Takut Taliban Berkuasa: Jadi Budak Seks, Mustahil Jadi Presiden

“Yang disebut pemimpin Afghanistan berbicara tentang hak-hak perempuan hanya untuk menarik perhatian Barat agar mereka tetap berkuasa dan memberi mereka uang karena kita belum pernah melihat saudara perempuan dan perempuan mereka di televisi atau bersama mereka di tempat umum,” kata Nasira Ghafoori, seorang penjahit dari provinsi Ghazni, kepada Arab News.

“Beberapa dari mereka bahkan merasa malu untuk menyebut nama anak perempuan, saudara perempuan, dan istri mereka di depan umum. Pemimpin seperti itu dan perempuan lain yang menyalahgunakan slogan-slogan hak-hak perempuan tidak punya tempat di sini. Kami hanya tertarik pada perdamaian dan mengakhiri perang.”

Tidak semua perempuan Afghanistan siap menyerahkan kebebasan mereka demi perdamaian. Maryam Durrani, seorang aktivis hak-hak perempuan yang mengelola gym untuk perempuan dan beberapa pusat pendidikan di Kandahar selatan—bekas kursi kekuasaan Taliban—mengatakan dia harus membatasi aktivitasnya dan menutup sebagian gym menyusul ancaman di media sosial sejak Taliban membuat terobosan baru ke provinsi.

"Mereka mengancam saya, mengatakan 'kami akan membunuh Anda karena aktivitas Anda'. Sayangnya, karena itu, sebagai tindakan pencegahan, kami telah menutup klub untuk melindungi nyawa pelanggan kami," kata Durrani, pemenang International Women of Courage Award 2012, kepada Arab News.

“Masalahnya bukanlah bahwa Taliban akan kembali. Itu tergantung pada mentalitas dan ideologi Taliban. Jika ideologi mereka telah berubah, maka kita mungkin memiliki beberapa kebebasan yang kita miliki sekarang, tetapi jika mereka datang dengan ideologi masa lalu mereka, maka jelas perempuan tidak akan bersenang-senang.”

Kebangkitan Taliban pada tahun 1996 telah mengganggu perjalanan panjang dan tidak merata menuju emansipasi perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Pada 1920-an, Ratu Soraya berperan aktif dalam pembangunan politik dan sosial negara bersama suaminya, Raja Amanullah Khan. Sebagai seorang advokat yang berani untuk membela hak-hak perempuan, ia memperkenalkan pendidikan modern untuk perempuan, yang mencakup ilmu pengetahuan, sejarah, dan mata pelajaran lainnya.

Setelah beberapa kemunduran, para perempuan pada 1960-an membantu merancang konstitusi komprehensif pertama Afghanistan, yang diratifikasi pada 1964. Konstitusi itu mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dan mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Pada tahun 1965, empat perempuan terpilih menjadi anggota parlemen dan beberapa lainnya menjadi menteri pemerintah.

Status perempuan meningkat pesat di bawah rezim sosialis yang didukung Soviet pada akhir 1970-an dan 1980-an. Parlemen memperkuat pendidikan anak perempuan dan praktik terlarang yang ditentang oleh perempuan. Pada tahun 1992, meskipun pergolakan politik melanda negara itu, perempuan Afghanistan adalah peserta penuh dalam kehidupan publik.

Dengan penarikan pasukan Barat, tidak hanya nasib lembaga-lembaga demokrasi Afghanistan dalam bahaya, tetapi juga hak asasi perempuannya, menurut laporan yang mengalir dari distrik-distrik yang terkepung.

Asila Ahmadzai, seorang jurnalis senior di kantor berita Afghanistan; Farhat, mengatakan perempuan berpendidikan dalam masyarakat sipil, di media, dalam kelompok hak asasi manusia, dan terlibat dalam kegiatan wirausaha telah meninggalkan rumah mereka di provinsi utara dan timur laut yang telah jatuh ke tangan Taliban.