Raja Malaysia Kecewa PM Muhyiddin Cabut Daurat Negara Tanpa Persetujuannya
Kamis, 29 Juli 2021 - 19:34 WIB
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah. Foto/Bernama
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia , Sultan Abdullah Ahmad Shah, pada Kamis (29/7/2021) mengungkapkan kekecewaannya setelah pemerintah Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mencabutundang-undang darurat negara. Raja mengatakan tindakan pemerintah itu dilakukan tanpa persetujuannya.
Menurut raja, langkah pemerintah itu tidak mengikuti prosedur konstitusional. Ungkapan kekecewaan raja tersebut juga merupakan teguran yang langkaterhadap pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, Sultan Abdullah mengatakan dia hanya menyetujui proposal untuk mencabutundang-undang darurat negara jika sudah diajukan dan diperdebatkan di Parlemen oleh para anggota Parlemen.
Pada hari Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan mengejutkan publik ketika dia mengungkapkan bahwa Kabinet telah setuju untuk mencabutundang-undang darurat negara—yang diberlakukan untuk membantu krisis COVID-19 di negara itu—efektif minggu lalu.
Ini dilakukan tanpa pemungutan suara di Parlemen, di mana mayoritas suara kubu PM Muhyiddin Yassin masih diragukan.
Banyak undang-undang telah berlaku sejak Januari, ketika Sultan Abdullah menyetujui keadaan darurat atas permintaan Muhyiddin. Para anggota Parlemen berargumen awal pekan ini bahwa setiap pencabutan undang-undang juga perlu mendapat persetujuan dari raja.
Pernyataan pihak Sultan Abdullah pada hari Kamis mendukung pernyataan oleh anggota Parlemen oposisi bahwa pemerintah tidak mengikuti proses hukum konstitusional dalam mencabut kembaliundang-undang tersebut.
Sekadar diketahui, keadaan darurat Malaysia akan berakhir pada 1 Agustus.
Sultan Abdullah mengatakan pemerintah sudah terburu-buru, telah membingungkan Parlemen dengan pernyataannya, dan bahwa itu telah merusak fungsi dan kekuasaan raja sesuai dengan Konstitusi.
"Yang Mulia menegaskan bahwa pernyataan Menteri Yang Terhormat (Datuk Seri Takiyuddin) pada 26 Juli 2021 tidak akurat dan menyesatkan anggota Parlemen," bunyi pernyataan Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, seperti dikutip Straits Times.
"Yang Mulia menyayangkan pernyataan yang dibuat di Parlemen pada 26 Juli 2021 bahwa pemerintah telah mencabut semua peraturan darurat yang telah disetujui oleh Yang Mulia untuk masa darurat meskipun pencabutan itu belum mendapat persetujuan dari Yang Mulia," lanjut pernyataan tersebut.
Meskipun ada seruan terus-menerus untuk menjelaskan pencabutanundang-undang darurat negara, Takiyuddin mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan menjelaskan masalah lebih lanjut hanya pada hari Senin (2/8/2021).
Anggota Parlemen oposisi menuduh bahwa pemerintah terburu-buru mengumumkan pencabutan untuk menghindari pemungutan suara Parlemen.
Pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin belum diuji mayoritas suaranya di Parlemen sejak UMNO—partai terbesar yang membentuk pemerintah—mengatakan pihaknya menarik dukungan untuk Perdana Menteri awal bulan ini.
Sementara beberapa anggota parlemen UMNO—banyak di antaranya menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan saat ini—terus mendukung Muhyiddin, seorang anggota Parlemen senior UMNO, Tengku Razaleigh Tengku Hamzah, meminta untuk dipindahkan ke lorong independen di Parlemen, setelah anggota parlemen veteran mengatakan dia tidak pernah mendukung Muhyiddin.
Pernyataan Raja datang setelah berbulan-bulan tampak disonansi antara cabang eksekutif dan monarki di Malaysia, karena krisis COVID-19 negara itu justru memburuk selama keadaan darurat di bawah kepemimpinan Muhyiddin.
Awal bulan lalu, Sultan Abdullah menyerukan agar Parlemen Malaysia dibuka kembali sebelum berakhirnya proklamasi darurat sehingga anggota parlemen dapat memperdebatkan peraturan darurat tersebut. Pemerintahan Muhyiddin awalnya mengatakan akan mengadakan kembali Parlemen pada bulan September, sebelum menyerah pada tekanan dari Istana.
Namun, terlepas dari seruan raja untuk debat, pertemuan khusus lima hari yang sedang berlangsung hanya menampilkan pengarahan oleh menteri dan pertanyaan dari anggota parlemen, tanpa ruang untuk pemungutan suara atau debat.
Muhyiddin, yang memiliki mayoritas satu digit di Parlemen, berhasil meloloskan anggaran federal 2021 dengan selisih tiga suara pada Desember tahun lalu, sebelum UMNO secara resmi menarik dukungan untuknya.
Dia berjanji untuk mengadakan pemilu setelah beban kasus virus corona Malaysia berkurang, bahkan ketika negara itu menghadapi wabah terburuknya meskipun dua bulan dalam lockdown penuh.
Negara ini melaporkan rekor kasus infeksi COVID-19 harian lebih dari 17.000 selama beberapa hari terakhir. Angka kematian sudah lebih dari 200 jiwa.
Menurut raja, langkah pemerintah itu tidak mengikuti prosedur konstitusional. Ungkapan kekecewaan raja tersebut juga merupakan teguran yang langkaterhadap pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, Sultan Abdullah mengatakan dia hanya menyetujui proposal untuk mencabutundang-undang darurat negara jika sudah diajukan dan diperdebatkan di Parlemen oleh para anggota Parlemen.
Pada hari Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan mengejutkan publik ketika dia mengungkapkan bahwa Kabinet telah setuju untuk mencabutundang-undang darurat negara—yang diberlakukan untuk membantu krisis COVID-19 di negara itu—efektif minggu lalu.
Ini dilakukan tanpa pemungutan suara di Parlemen, di mana mayoritas suara kubu PM Muhyiddin Yassin masih diragukan.
Banyak undang-undang telah berlaku sejak Januari, ketika Sultan Abdullah menyetujui keadaan darurat atas permintaan Muhyiddin. Para anggota Parlemen berargumen awal pekan ini bahwa setiap pencabutan undang-undang juga perlu mendapat persetujuan dari raja.
Pernyataan pihak Sultan Abdullah pada hari Kamis mendukung pernyataan oleh anggota Parlemen oposisi bahwa pemerintah tidak mengikuti proses hukum konstitusional dalam mencabut kembaliundang-undang tersebut.
Sekadar diketahui, keadaan darurat Malaysia akan berakhir pada 1 Agustus.
Sultan Abdullah mengatakan pemerintah sudah terburu-buru, telah membingungkan Parlemen dengan pernyataannya, dan bahwa itu telah merusak fungsi dan kekuasaan raja sesuai dengan Konstitusi.
"Yang Mulia menegaskan bahwa pernyataan Menteri Yang Terhormat (Datuk Seri Takiyuddin) pada 26 Juli 2021 tidak akurat dan menyesatkan anggota Parlemen," bunyi pernyataan Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, seperti dikutip Straits Times.
"Yang Mulia menyayangkan pernyataan yang dibuat di Parlemen pada 26 Juli 2021 bahwa pemerintah telah mencabut semua peraturan darurat yang telah disetujui oleh Yang Mulia untuk masa darurat meskipun pencabutan itu belum mendapat persetujuan dari Yang Mulia," lanjut pernyataan tersebut.
Meskipun ada seruan terus-menerus untuk menjelaskan pencabutanundang-undang darurat negara, Takiyuddin mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan menjelaskan masalah lebih lanjut hanya pada hari Senin (2/8/2021).
Anggota Parlemen oposisi menuduh bahwa pemerintah terburu-buru mengumumkan pencabutan untuk menghindari pemungutan suara Parlemen.
Pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin belum diuji mayoritas suaranya di Parlemen sejak UMNO—partai terbesar yang membentuk pemerintah—mengatakan pihaknya menarik dukungan untuk Perdana Menteri awal bulan ini.
Baca Juga
Sementara beberapa anggota parlemen UMNO—banyak di antaranya menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan saat ini—terus mendukung Muhyiddin, seorang anggota Parlemen senior UMNO, Tengku Razaleigh Tengku Hamzah, meminta untuk dipindahkan ke lorong independen di Parlemen, setelah anggota parlemen veteran mengatakan dia tidak pernah mendukung Muhyiddin.
Pernyataan Raja datang setelah berbulan-bulan tampak disonansi antara cabang eksekutif dan monarki di Malaysia, karena krisis COVID-19 negara itu justru memburuk selama keadaan darurat di bawah kepemimpinan Muhyiddin.
Awal bulan lalu, Sultan Abdullah menyerukan agar Parlemen Malaysia dibuka kembali sebelum berakhirnya proklamasi darurat sehingga anggota parlemen dapat memperdebatkan peraturan darurat tersebut. Pemerintahan Muhyiddin awalnya mengatakan akan mengadakan kembali Parlemen pada bulan September, sebelum menyerah pada tekanan dari Istana.
Namun, terlepas dari seruan raja untuk debat, pertemuan khusus lima hari yang sedang berlangsung hanya menampilkan pengarahan oleh menteri dan pertanyaan dari anggota parlemen, tanpa ruang untuk pemungutan suara atau debat.
Muhyiddin, yang memiliki mayoritas satu digit di Parlemen, berhasil meloloskan anggaran federal 2021 dengan selisih tiga suara pada Desember tahun lalu, sebelum UMNO secara resmi menarik dukungan untuknya.
Dia berjanji untuk mengadakan pemilu setelah beban kasus virus corona Malaysia berkurang, bahkan ketika negara itu menghadapi wabah terburuknya meskipun dua bulan dalam lockdown penuh.
Negara ini melaporkan rekor kasus infeksi COVID-19 harian lebih dari 17.000 selama beberapa hari terakhir. Angka kematian sudah lebih dari 200 jiwa.
(min)
tulis komentar anda