Hidupkan Kembali JCPOA, AS Siap Cabut Sanksi Khamenei dan Raisi
Rabu, 14 Juli 2021 - 00:33 WIB
AS siap mencabut sanksi terhadap pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan presiden terpilih Ebrahim Raisi untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015. Foto/vestnikkavkaza.net
TEHERAN - Amerika Serikat (AS) akan mencabut sanksi terhadap pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan presiden terpilih Ebrahim Raisi jika perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia dihidupkan kembali. AS juga akan menghapus Garda Revolusi Iran ( IRGC ) dari daftar kelompok teroris.
Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dalam laporan triwulanan kepada parlemen tentang perkembangan negosiasi perjanjian nuklir seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (14/7/2021).
Menurut laporan kementerian luar negeri Iran, yang diterbitkan di situs webnya pada hari Senin, jika kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA tercapai di Wina, AS juga akan menghapus sanksi terhadap lebih dari seribu individu dan entitas, termasuk semua bank dan lembaga keuangan.
Meski begitu, AS akan tetap memberlakukan sanksi bagi semua perusahaan asuransi, semua perusahaan dan penyulingan minyak dan petrokimia Iran serta Organisasi Energi Atom dan perusahaan afiliasi serta lembaga penelitiannya.
Sebagai imbalannya, Iran akan kembali mematuhi kesepakatan itu, tetapi hanya setelah pencabutan sanksi diverifikasi.
AS dan Iran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian nulir 2015, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). AS secara sepihak memutuskan keluar dari perjanjian itu di bawah mantan Presiden Donald Trump pada 2018. Putaran terakhir pembicaraan berlangsung pada 20 Juni, dan belum jelas kapan pembicaraan itu akan dilakukan.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa Washington tidak akan memaksakan batas waktu untuk pembicaraan putaran ketujuh, menambahkan bahwa hanya Teheran yang dapat menentukan kapan pembicaraan akan dilanjutkan.
Khamenei, yang memiliki keputusan akhir atas urusan negara di Iran, mengatakan pada Februari bahwa Iran akan kembali ke komitmennya berdasarkan kesepakatan hanya setelah penghapusan semua sanksi dan "diverifikasi" oleh Teheran.
AS belum mengomentari laporan Kementerian Luar Negeri Iran.
Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dalam laporan triwulanan kepada parlemen tentang perkembangan negosiasi perjanjian nuklir seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (14/7/2021).
Menurut laporan kementerian luar negeri Iran, yang diterbitkan di situs webnya pada hari Senin, jika kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA tercapai di Wina, AS juga akan menghapus sanksi terhadap lebih dari seribu individu dan entitas, termasuk semua bank dan lembaga keuangan.
Baca Juga
Meski begitu, AS akan tetap memberlakukan sanksi bagi semua perusahaan asuransi, semua perusahaan dan penyulingan minyak dan petrokimia Iran serta Organisasi Energi Atom dan perusahaan afiliasi serta lembaga penelitiannya.
Sebagai imbalannya, Iran akan kembali mematuhi kesepakatan itu, tetapi hanya setelah pencabutan sanksi diverifikasi.
AS dan Iran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian nulir 2015, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). AS secara sepihak memutuskan keluar dari perjanjian itu di bawah mantan Presiden Donald Trump pada 2018. Putaran terakhir pembicaraan berlangsung pada 20 Juni, dan belum jelas kapan pembicaraan itu akan dilakukan.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa Washington tidak akan memaksakan batas waktu untuk pembicaraan putaran ketujuh, menambahkan bahwa hanya Teheran yang dapat menentukan kapan pembicaraan akan dilanjutkan.
Khamenei, yang memiliki keputusan akhir atas urusan negara di Iran, mengatakan pada Februari bahwa Iran akan kembali ke komitmennya berdasarkan kesepakatan hanya setelah penghapusan semua sanksi dan "diverifikasi" oleh Teheran.
AS belum mengomentari laporan Kementerian Luar Negeri Iran.
(ian)
tulis komentar anda