Menlu Israel: Ini Bukan saatnya Menjalankan Solusi Dua Negara
Selasa, 13 Juli 2021 - 20:29 WIB
TEL AVIV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Yair Lapid menyatakan ini bukan waktunya menjalankan solusi dua negara. Dia menekankan bahwa Israel harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk "mempertahankan diri".
Pernyataan tersebut disampaikannya saat berpidato di pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) yang dihadiri 26 menteri luar negeri Uni Eropa dengan Lapid sebagai tamu utama.
"Bukan rahasia lagi bahwa saya mendukung solusi dua negara," ujar Lapid, tetapi dia menambahkan, "Sayangnya, tidak ada rencana saat ini untuk ini."
Dia melanjutkan, "Kami tidak dapat diminta untuk mengambil bagian dalam membangun ancaman lain bagi kehidupan kami," mengacu pada pendirian Negara Palestina.
Menurut Ynet News, Lapid mengulangi, "Ada satu hal yang perlu kita semua ingat. Satu negara Palestina di masa depan harus menjadi demokrasi yang mencari perdamaian dengan Israel."
Pernyataan itu muncul hanya satu hari setelah pertemuannya dengan Menlu Mesir Sameh Shoukry, di Brussel.
Saat itu dia menegaskan kembali kepada Shoukry pentingnya mengaktifkan kembali pembicaraan damai yang macet dengan Palestina.
Palestina menghentikan perundingan dengan Israel karena berbagai kebijakan di era pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap lebih menguntungkan rezim Zionis.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden saat ini dianggap lebih seimbang dalam memperlakukan Palestina dibandingkan di era Trump.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat berpidato di pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) yang dihadiri 26 menteri luar negeri Uni Eropa dengan Lapid sebagai tamu utama.
"Bukan rahasia lagi bahwa saya mendukung solusi dua negara," ujar Lapid, tetapi dia menambahkan, "Sayangnya, tidak ada rencana saat ini untuk ini."
Dia melanjutkan, "Kami tidak dapat diminta untuk mengambil bagian dalam membangun ancaman lain bagi kehidupan kami," mengacu pada pendirian Negara Palestina.
Menurut Ynet News, Lapid mengulangi, "Ada satu hal yang perlu kita semua ingat. Satu negara Palestina di masa depan harus menjadi demokrasi yang mencari perdamaian dengan Israel."
Pernyataan itu muncul hanya satu hari setelah pertemuannya dengan Menlu Mesir Sameh Shoukry, di Brussel.
Saat itu dia menegaskan kembali kepada Shoukry pentingnya mengaktifkan kembali pembicaraan damai yang macet dengan Palestina.
Palestina menghentikan perundingan dengan Israel karena berbagai kebijakan di era pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap lebih menguntungkan rezim Zionis.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden saat ini dianggap lebih seimbang dalam memperlakukan Palestina dibandingkan di era Trump.
(sya)
tulis komentar anda