Dicap Algojo Massal, Ini Jawaban Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi

Amnesty International awal pekan ini memperbarui seruannya agar Raisi diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan.

Raisi adalah presiden pertama Iran yang dikenai sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Amerika menunjuknya dalam daftar target sanksi pada 2019 karena perannya dalam eksekusi, dalam menindak protes publik, dan karena memerintahkan penggantungan individu yang masih di bawah umur pada saat mereka melakukan kejahatan.



Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia dan Iran sekarang dapat menyebut pelanggaran hak asasi manusia oleh negara lain—bukan sebaliknya—dan menyerukan mereka yang mendirikan kelompok teroris untuk diadili.

Kesepakatan Nuklir

Presiden terpilih Iran juga memperluas posisinya pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebuh kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dengan negara-negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Dia mengulangi sikap yang dia umumkan selama debat calon presiden, yaitu bahwa dia mendukung kesepakatan itu, tetapi mengatakan AS harus kembali ke komitmennya dan pertama-tama mencabut sanksi sepihak yang dijatuhkan setelah "mengkhianati" kesepakatan bersejarah itu.

“Dunia harus tahu bahwa situasinya telah berubah. Sampai hari ini, 'tekanan maksimum' belum berhasil pada orang-orang kami sehingga mereka harus mempertimbangkan kembali dan kembali," katanya mengacu pada kebijakan hawkish mantan Presiden Donald Trump tentang Iran.

Dia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahnya tidak dimulai dengan JCPOA dan tidak akan terbatas pada itu, karena akan mencakup keseimbangan keterlibatan dengan dunia dan kawasan.

“Negosiasi apa pun yang menjamin kepentingan nasional kami akan didukung oleh kami, tetapi kami tidak akan mengikat situasi ekonomi rakyat kami dengan negosiasi dan tidak akan membiarkan negosiasi demi negosiasi,” kata Raisi.