Kim Jong-un Reshuffle Besar-besaran saat Korut Perang COVID-19
Senin, 13 April 2020 - 12:24 WIB
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS/KCNA
PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un melakukan reshuffle atau perombakan pejabat di Komisi Urusan Negara (SAC) secara besar-besaran. Perombakan pejabat ini dilakukan ketika negara tersebut berjuang memerangi wabah virus corona baru, COVID-19.
Media pemerintah, KCNA, pada Senin (13/4/2020) melaporkan lebih dari sepertiga anggota SAC diganti.
Kim telah memperkuat cengkeramannya atas negara itu sejak berkuasa pada 2011. Dia sendiri merupakan ketua SAC, badan pembuat keputusan tertinggi Korea Utara.
Menurut laporan KCNA, Pada pertemuan langka Majelis Rakyat Tertinggi atau Parlemen Korut pada hari Minggu, lima dari 13 anggota SAC lainnya diganti.
Parlemen Korut yang dijuluki media Barat sebagai "parlemen stempel karet" melakukan pertemuan sehari setelah Kim memimpin pertemuan politbiro Partai Buruh, di mana dia menyerukan langkah-langkah ketat untuk mencegah wabah virus corona baru.
Sebuah laporan kabinet yang diajukan kepada majelis menegaskan kembali desakan Korut bahwa tidak ada satu kasus COVID-19 di negara tersebut.
"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19," bunyi laporan kabinet kepada Majelis Rakyat Tertinggi.
Foto yang dirilis oleh KCNA pada hari Senin menunjukkan ratusan legislator duduk berdekatan satu sama lain tanpa masker atau tindakan nyata lainnya untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19.
Media itu tidak menyebutkan posisi Kim meski dilaporkan memimpin pertemuan tersebut. Foto yang dipublikasikan KCNA juga tidak menampilkan Kim Jong-un.
Korea Utara mengatakan pihaknya telah menguji setidaknya 700 orang dan telah memasukkan lebih dari 500 orang di bawah karantina. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak ada konfirmasi kasus baru COVID-19 di negara komunis tersebut.
"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan prioritas diberikan pada kehidupan dan keselamatan rakyat," lanjut laporan kabinet yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Tertinggi (SPA).
Korea Utara mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus, termasuk memblokir hampir semua perjalanan ke dan dari negara tetangganya; China dan Rusia. Negara itu juga menangguhkan pariwisata internasional dan memaksakan karantina panjang terhadap ribuan orang, termasuk diplomat asing.
Majelis Rakyat Tertinggi bertemu setahun sekali untuk mengadopsi anggaran negara dan melaksanakan mandat konstitusionalnya untuk menyetujui penunjukan pejabat dan amandemen undang-undang, meskipun Kim memegang kekuasaan yang hampir absolut di negara itu. Perubahan personel juga terjadi selama pertemuan.
Ri Son Gwon, seorang mantan komandan pertahanan yang dipromosikan menjadi menteri luar negeri awal tahun ini, adalah salah satu yang baru diangkat sebagai anggota kabinet dan SAC.
Pendahulunya, diplomat karier Ri Yong Ho, dipindahkan. Mantan menteri luar negeri, Ri Su Yong, juga diangkat jadi anggota SAC.
Media pemerintah, KCNA, pada Senin (13/4/2020) melaporkan lebih dari sepertiga anggota SAC diganti.
Kim telah memperkuat cengkeramannya atas negara itu sejak berkuasa pada 2011. Dia sendiri merupakan ketua SAC, badan pembuat keputusan tertinggi Korea Utara.
Menurut laporan KCNA, Pada pertemuan langka Majelis Rakyat Tertinggi atau Parlemen Korut pada hari Minggu, lima dari 13 anggota SAC lainnya diganti.
Parlemen Korut yang dijuluki media Barat sebagai "parlemen stempel karet" melakukan pertemuan sehari setelah Kim memimpin pertemuan politbiro Partai Buruh, di mana dia menyerukan langkah-langkah ketat untuk mencegah wabah virus corona baru.
Sebuah laporan kabinet yang diajukan kepada majelis menegaskan kembali desakan Korut bahwa tidak ada satu kasus COVID-19 di negara tersebut.
"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19," bunyi laporan kabinet kepada Majelis Rakyat Tertinggi.
Foto yang dirilis oleh KCNA pada hari Senin menunjukkan ratusan legislator duduk berdekatan satu sama lain tanpa masker atau tindakan nyata lainnya untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19.
Media itu tidak menyebutkan posisi Kim meski dilaporkan memimpin pertemuan tersebut. Foto yang dipublikasikan KCNA juga tidak menampilkan Kim Jong-un.
Korea Utara mengatakan pihaknya telah menguji setidaknya 700 orang dan telah memasukkan lebih dari 500 orang di bawah karantina. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak ada konfirmasi kasus baru COVID-19 di negara komunis tersebut.
"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan prioritas diberikan pada kehidupan dan keselamatan rakyat," lanjut laporan kabinet yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Tertinggi (SPA).
Korea Utara mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus, termasuk memblokir hampir semua perjalanan ke dan dari negara tetangganya; China dan Rusia. Negara itu juga menangguhkan pariwisata internasional dan memaksakan karantina panjang terhadap ribuan orang, termasuk diplomat asing.
Majelis Rakyat Tertinggi bertemu setahun sekali untuk mengadopsi anggaran negara dan melaksanakan mandat konstitusionalnya untuk menyetujui penunjukan pejabat dan amandemen undang-undang, meskipun Kim memegang kekuasaan yang hampir absolut di negara itu. Perubahan personel juga terjadi selama pertemuan.
Ri Son Gwon, seorang mantan komandan pertahanan yang dipromosikan menjadi menteri luar negeri awal tahun ini, adalah salah satu yang baru diangkat sebagai anggota kabinet dan SAC.
Pendahulunya, diplomat karier Ri Yong Ho, dipindahkan. Mantan menteri luar negeri, Ri Su Yong, juga diangkat jadi anggota SAC.
(min)
tulis komentar anda