AS Pulihkan Bantuan untuk Palestina Senilai Rp3,4 Triliun

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana memberikan bantuan untuk Palestina sebesar USD235 juta (Rp3,4 triliun).

Biden memulai kembali pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung para pengungsi dan memulihkan bantuan lain yang dihentikan mantan Presiden AS Donald Trump.

Langkah itu diungkapkan sejumlah orang yang mengetahui masalah tersebut.





Paket bantuan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan itu diumumkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS sebagai bagian upaya memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.



Ini akan menandai langkah paling signifikan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden sejak dia menjabat pada 20 Januari.



Biden menepati janjinya membatalkan beberapa komponen dari pendekatan Trump yang dikecam Palestina sebagai sangat bias dalam mendukung Israel.

“Rencana tersebut menyerukan USD150 juta melalui badan bantuan PBB, UNRWA, USD75 juta dalam dukungan ekonomi AS dan USD10 juta dalam pendanaan pembangunan,” ungkap pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh pemerintah AS ke kantor-kantor kongres.

Pemerintahan Biden telah berjanji melanjutkan bantuan ratusan juta dolar dan bekerja untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.

Para pembantu Biden juga mengisyaratkan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina.

Namun sejauh ini pemerintahan Biden telah bergerak dengan hati-hati, dan setiap langkah besar kemungkinan akan menunggu sampai debu bersih setelah pemilu Israel Maret, yang akan diikuti pemilu Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintahan Trump memblokir hampir semua bantuan setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina pada 2018.

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya memaksa Palestina bernegosiasi dengan Israel.

Pemangkasan bantuan itu oleh Trump terjadi setelah para pemimpin Palestina memutuskan memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump atas keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di Yerusalem dari Tel Aviv.

Langkah Trump itu mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade.

Tindakan Trump termasuk mencabut dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA), yang memberikan bantuan dan layanan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan di penjuru Timur Tengah.

“Sebagian besar dana yang dipulihkan akan disalurkan ke UNRWA sementara bantuan ekonomi terpisah akan disalurkan melalui Dana Dukungan Ekonomi untuk program-program di Tepi Barat dan Gaza, dan uang pembangunan melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID),” ungkap sumber Kongres AS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik rencana memulai kembali pendanaan UNRWA.

“Ada sejumlah negara yang telah sangat berkurang untuk menghentikan kontribusi ke UNRWA. Kami berharap keputusan Amerika akan mengarahkan orang lain untuk bergabung kembali, sebagai donor UNRWA," ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric.