Erdogan Tuduh 104 Pensiunan Laksamana Turki Ingin Menggulingkannya
Selasa, 06 April 2021 - 08:39 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS
ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh sekitar 140 pensiunan laksamana mengatur plot untuk menggulingkannya. Tuduhan itu dipicu oleh aksi mereka yang berkumpul dan membuat pernyataan bersama di malam hari.
"Tidak mungkin menerima 104 pensiunan laksamana untuk berkumpul dan mengeluarkan pernyataan tengah malam di negara dengan masa lalu penuh kudeta dan ultimatum," kata Erdogan, hari Senin.
"Ini tidak bisa disebut kebebasan berbicara. Ini dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan kehendak bangsa," lanjut Erdogan yang dilansir Bloomberg, Selasa (6/4/2021).
Tuduhan Erdogan disampaikan beberapa jam setelah pihak berwenang menahan beberapa laksamana dan menuduh mereka berencana menggulingkan pemerintah yang berakar pada Islam.
Sebanyak 14 dari mereka dituduh sebagai biang keladi di balik pernyataan bersama yang dikeluarkan akhir pekan lalu yang mengkritik sikap pemerintah pada perjanjian maritim internasional utama dan meminta militer untuk melindungi nilai-nilai sekulernya.
"Kami akan menunjukkan mereka yang berani mengancam bangsa dan pemerintahan yang mereka pilih," kata Erdogan.
"Kami mengambil setiap jenis tindakan setelah pernyataan bersama itu," imbuh Presiden Turki tersebut.
Presiden Erdogan secara signifikan telah membatasi kekuasaan militer, terutama setelah upaya kudeta 2016 yang gagal oleh elemen-elemen militer yang dituduh memiliki hubungan dengan seorang ulama yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen.
Pemerintahan Erdogan dan beberapa pemimpin oposisi menggambarkan pernyataan bersama ratusan pensiunan laksamana itu sebagai upaya untuk memulihkan pengawasan militer di negara itu.
Militer Turki telah menggulingkan pemerintah tiga kali sejak 1960, menekan pemerintah berakar Islam pertama di negara itu dari kekuasaannya pada 1997 dan pernah mengancam akan mengganggu pemilihan presiden yang disengketakan pada 2007.
Erdogan, sementara itu, menepis kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pensiunan laksamana atas dampak proyek kanal raksasa pada masa depan perjanjian 1936, yang disebut Konvensi Montreux, yang mengatur Selat Bosphorus dan dimaksudkan untuk memastikan stabilitas di wilayah Laut Hitam.
Pernyataan bersama tersebut memperbarui diskusi publik tentang Kanal Istanbul, proyek mahal Erdogan untuk membangun selat baru yang membelah Istanbul sebagai rute alternatif termasuk untuk kapal perang.
"Proyek Kanal Istanbul akan mengurangi lalu lintas laut melalui Selat Bosporus sambil memberi Turki jalur alternatif di bawah kedaulatannya," kata Erdogan.
“Saat ini kami tidak memiliki tujuan atau niat untuk keluar dari Konvensi Montreux. Tetapi jika kebutuhan ini muncul di masa depan, kami tidak ragu untuk meninjau setiap konvensi untuk menjadikan negara kami lebih baik."
"Tidak mungkin menerima 104 pensiunan laksamana untuk berkumpul dan mengeluarkan pernyataan tengah malam di negara dengan masa lalu penuh kudeta dan ultimatum," kata Erdogan, hari Senin.
"Ini tidak bisa disebut kebebasan berbicara. Ini dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan kehendak bangsa," lanjut Erdogan yang dilansir Bloomberg, Selasa (6/4/2021).
Tuduhan Erdogan disampaikan beberapa jam setelah pihak berwenang menahan beberapa laksamana dan menuduh mereka berencana menggulingkan pemerintah yang berakar pada Islam.
Sebanyak 14 dari mereka dituduh sebagai biang keladi di balik pernyataan bersama yang dikeluarkan akhir pekan lalu yang mengkritik sikap pemerintah pada perjanjian maritim internasional utama dan meminta militer untuk melindungi nilai-nilai sekulernya.
"Kami akan menunjukkan mereka yang berani mengancam bangsa dan pemerintahan yang mereka pilih," kata Erdogan.
"Kami mengambil setiap jenis tindakan setelah pernyataan bersama itu," imbuh Presiden Turki tersebut.
Presiden Erdogan secara signifikan telah membatasi kekuasaan militer, terutama setelah upaya kudeta 2016 yang gagal oleh elemen-elemen militer yang dituduh memiliki hubungan dengan seorang ulama yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen.
Pemerintahan Erdogan dan beberapa pemimpin oposisi menggambarkan pernyataan bersama ratusan pensiunan laksamana itu sebagai upaya untuk memulihkan pengawasan militer di negara itu.
Militer Turki telah menggulingkan pemerintah tiga kali sejak 1960, menekan pemerintah berakar Islam pertama di negara itu dari kekuasaannya pada 1997 dan pernah mengancam akan mengganggu pemilihan presiden yang disengketakan pada 2007.
Erdogan, sementara itu, menepis kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pensiunan laksamana atas dampak proyek kanal raksasa pada masa depan perjanjian 1936, yang disebut Konvensi Montreux, yang mengatur Selat Bosphorus dan dimaksudkan untuk memastikan stabilitas di wilayah Laut Hitam.
Baca Juga
Pernyataan bersama tersebut memperbarui diskusi publik tentang Kanal Istanbul, proyek mahal Erdogan untuk membangun selat baru yang membelah Istanbul sebagai rute alternatif termasuk untuk kapal perang.
"Proyek Kanal Istanbul akan mengurangi lalu lintas laut melalui Selat Bosporus sambil memberi Turki jalur alternatif di bawah kedaulatannya," kata Erdogan.
“Saat ini kami tidak memiliki tujuan atau niat untuk keluar dari Konvensi Montreux. Tetapi jika kebutuhan ini muncul di masa depan, kami tidak ragu untuk meninjau setiap konvensi untuk menjadikan negara kami lebih baik."
(min)
tulis komentar anda