Tolak Telepon Menlu AS, Abbas Ingin Bicara Langsung dengan Biden

YERUSALEM - Presiden Palestina , Mahmoud Abbas , dilaporkan telah menolak panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken satu setengah bulan yang lalu. Ia menuntut agar telepon pertama pemerintahan baru AS datang langsung dari Gedung Putih.

Namun, lebih dari dua bulan setelah kepresidenan baru, panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Abbas belum terjadi.

Sementara itu, Biden telah berbicara dua kali dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu - sekali setelah kemenangan pemilu pada November lalu, dan beberapa minggu setelah dia memasuki Gedung Putih pada Februari. Panggilan telepon kedua diliput secara luas oleh media di Israel dan luar negeri, yang mencatat bahwa Netanyahu bukan di antara para pemimpin dunia pertama yang ditelepon pemimpin Amerika yang baru.



Menurut kantor berita Kan, setelah menolak panggilan telepon Blinken pada Februari, Abbas mencatat bahwa seorang menteri luar negeri menjadi yang pertama dalam pemerintahan baru yang memanggil pemimpin asing bertentangan dengan protokol tradisional.

"Para pejabat AS telah mulai merencanakan kemungkinan panggilan telepon antara Blinken dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh atau pejabat senior Hussein al-Sheikh," menurut laporan Kan yang dikutip Times of Israel, Kamis (1/4/2021).



Terlepas dari kurangnya komunikasi langsung antara para pemimpin, pemerintahan Biden diam-diam telah membebaskan dana untuk Ramallah setelah Gedung Putih di era Trump memotong hampir semua pendanaan.

"AS berencana untuk mengirim USD40 juta yang dialokasikan untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina, yang bekerja sama dengan rekan-rekan Israel mereka untuk memerangi teror di Tepi Barat," bunyi laporan Kan.

Rencana ini mengikuti bantuan ekonomi sebesar USD75 juta yang pemerintah Biden katakan kepada Kongres pekan lalu. Bantuan itu akan diberikan kepada Palestina sebagian untuk mendapatkan kembali "kepercayaan dan niat baik" mereka setelah ratusan juta pemotongan era Trump.

Sehari sebelum pemberitahuan Kongres itu, pemerintahan Biden mengumumkan bahwa mereka akan mengirim USD15 juta bantuan terkait virus Corona baru kepada komunitas Palestina yang berjuang di Tepi Barat dan Gaza.



Pendanaan baru mewakili perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap Palestina setelah saling tuduh selama tahun-tahun pemerintahan Trump.

Pemerintah Biden tidak merahasiakan keyakinannya bahwa pendekatan Trump, yang mengasingkan rakyat Palestina, cacat dan membuat prospek perdamaian menjadi kecil kemungkinannya.

Taylor Force Act yang disahkan oleh Kongres AS pada 2018 melarang Washington mengirimkan bantuan yang secara langsung akan menguntungkan Otoritas Palestina selama Ramallah terus mengirimkan tunjangan reguler kepada mereka yang dihukum karena tindakan terorisme. Namun, bantuan kemanusiaan yang diumumkan minggu lalu tidak akan melanggar undang-undang, di mana pemerintahan Biden telah berjanji untuk ditegakkan.

Paket USD15 juta juga mencerminkan USD5 juta dalam bantuan terkait COVID-19 yang dikirim ke Tepi Barat dan Gaza pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump.



Sebelum pemerintahan Trump mulai memperketat ikatan terhadap Palestina pada tahun 2018 karena menolak untuk terlibat dengan upaya perdamaiannya, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara donor terbesar untuk Palestina.

AS membayar ratusan juta dolar setahun kepada kreditor Otoritas Palestina, seperti perusahaan utilitas negara Israel tempat orang Palestina membeli air dan listrik. Negara itu juga membiayai pelatihan untuk pasukan keamanan dan banyak proyek infrastruktur.

Washington juga memberikan dana ratusan juta setahun untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa - yang dikenal sebagai UNRWA - yang bertugas mengurus kebutuhan harian ratusan ribu pengungsi Palestina dan keturunan mereka di seluruh Timur Tengah. Pemerintahan Biden telah menyatakan rencananya untuk memulai kembali pendanaan ke UNWRA juga.

“Bantuan yang mendesak dan perlu ini adalah salah satu bagian dari komitmen baru kami untuk rakyat Palestina,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield ketika dia mengumumkan paket bantuan USD15 juta minggu lalu.



“Bantuan tersebut akan membantu orang-orang Palestina yang sangat membutuhkan, yang akan membawa stabilitas dan keamanan yang lebih baik bagi orang Israel dan Palestina. Itu sesuai dengan minat dan nilai-nilai kami, dan sejalan dengan upaya kami untuk memberantas pandemi dan kerawanan pangan di seluruh dunia," tukasnya.