Lawan Tekanan China, Taiwan dan AS Teken Kesepakatan Kerja Sama Penjaga Pantai
Jum'at, 26 Maret 2021 - 20:42 WIB
Taiwan-AS tandatangani kesepakatan kerja sama penjaga pantai untuk melawan tekanan dari China. Foto/Ilustrasi/Asian Times
TAIPEI - Taiwan dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian yang dimaksudkan untuk menikatkan kerja sama antara penjaga pantai kedua negara. Kesepakatan ini adalah upaya untuk melawan aktivitas maritim China yang semakin dominan.
"Kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman yang membentuk kelompok kerja untuk meningkatkan komunikasi, membangun kerja sama, dan berbagi informasi tentang upaya terkait penjaga pantai," menurut pernyataan dari American Institute, kedutaan de facto AS, di Taipei, seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (26/3/2021).
China telah menggunakan berbagai metode untuk menekan Taiwan, mulai dari mengirim kapal induk melalui Selat Taiwan dan jet ke zona identifikasi pertahanan udaranya, hingga menggunakan sejumlah besar kapal penangkap ikan sebagai milisi maritim.
Awal pekan ini, AS menyatakan keprihatinan atas kehadiran lebih dari 200 kapal penangkap ikan China di dekat terumbu yang disengketakan di Laut China Selatan.
China juga telah mengirim ratusan kapal keruk pasir ke pulau-pulau yang dikendalikan Taiwan di dekat provinsi Fujian, provinsi terdekat China dengan wilayah yang memerintah sendiri itu. Kapal penjaga pantai Taiwan telah menyita banyak kapal keruk di lepas pantai Matsu, tetapi jumlahnya sangat banyak.
Penangkapan ikan ilegal juga menjadi perhatian, dengan penjaga pantai Taiwan menyita sebuah kapal China pada Selasa lalu dan menahan 13 awaknya di dekat kota utara Keelung, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan.
"Perjanjian dengan AS akan memungkinkan penjaga pantai Taiwan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dengan lebih baik serta mempromosikan keamanan maritim," kata pejabat senior kementerian luar negeri dan penjaga pantai pada briefing di Taipei.
Sedangkan ketika ditanya tentang perjanjian baru yang ditandatangani, Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang menunjuk pada undang-undang yang disahkan China pada bulan Januari yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada penjaga pantainya untuk menembak kapal asing.
"Undang-undang penjaga pantai China mengejutkan negara-negara tetangganya," kata Su kepada wartawan di badan legislatif.
“Jadi negara-negara bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” imbuhnya.
Langkah tersebut menandai upaya terbaru AS untuk melawan penggunaan penjaga pantai dan milisi penangkap ikan sipil oleh China untuk menegaskan klaim teritorialnya. AS telah mengerahkan penjaga pantainya ke Pasifik Barat untuk membantu sekutunya menegakkan klaim mereka di perairan yang disengketakan. Awak kapal AS memotong dan menaiki kapal penangkap ikan China yang beroperasi secara ilegal di perairan negara Pasifik Palau pada bulan Desember lalu.
Pernyataan dari AIT tidak mengatakan apakah kerja sama yang lebih erat berarti bahwa kapal-kapal AS akan digunakan di perairan Taiwan - sebuah langkah yang kemungkinan akan mendapat merespons kemarahan dari China.
"AS harus berhati-hati dalam cara menangani Taiwan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam jumpa pers reguler pada hari Jumat di Beijing.
Partai Komunis China yang berkuasa mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya, meskipun tidak pernah mengendalikannya. Beijing juga menggunakan sarana ekonomi untuk menekan Taiwan, dan memutuskan hubungan dengan pulau itu ketika Tsai Ing-wen menjadi presiden pada 2016.
Beijing bahkan mengancam tindakan militer untuk memaksa penyatuan dengan Taiwan.
"Kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman yang membentuk kelompok kerja untuk meningkatkan komunikasi, membangun kerja sama, dan berbagi informasi tentang upaya terkait penjaga pantai," menurut pernyataan dari American Institute, kedutaan de facto AS, di Taipei, seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (26/3/2021).
China telah menggunakan berbagai metode untuk menekan Taiwan, mulai dari mengirim kapal induk melalui Selat Taiwan dan jet ke zona identifikasi pertahanan udaranya, hingga menggunakan sejumlah besar kapal penangkap ikan sebagai milisi maritim.
Awal pekan ini, AS menyatakan keprihatinan atas kehadiran lebih dari 200 kapal penangkap ikan China di dekat terumbu yang disengketakan di Laut China Selatan.
China juga telah mengirim ratusan kapal keruk pasir ke pulau-pulau yang dikendalikan Taiwan di dekat provinsi Fujian, provinsi terdekat China dengan wilayah yang memerintah sendiri itu. Kapal penjaga pantai Taiwan telah menyita banyak kapal keruk di lepas pantai Matsu, tetapi jumlahnya sangat banyak.
Penangkapan ikan ilegal juga menjadi perhatian, dengan penjaga pantai Taiwan menyita sebuah kapal China pada Selasa lalu dan menahan 13 awaknya di dekat kota utara Keelung, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan.
"Perjanjian dengan AS akan memungkinkan penjaga pantai Taiwan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dengan lebih baik serta mempromosikan keamanan maritim," kata pejabat senior kementerian luar negeri dan penjaga pantai pada briefing di Taipei.
Sedangkan ketika ditanya tentang perjanjian baru yang ditandatangani, Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang menunjuk pada undang-undang yang disahkan China pada bulan Januari yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada penjaga pantainya untuk menembak kapal asing.
"Undang-undang penjaga pantai China mengejutkan negara-negara tetangganya," kata Su kepada wartawan di badan legislatif.
“Jadi negara-negara bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” imbuhnya.
Langkah tersebut menandai upaya terbaru AS untuk melawan penggunaan penjaga pantai dan milisi penangkap ikan sipil oleh China untuk menegaskan klaim teritorialnya. AS telah mengerahkan penjaga pantainya ke Pasifik Barat untuk membantu sekutunya menegakkan klaim mereka di perairan yang disengketakan. Awak kapal AS memotong dan menaiki kapal penangkap ikan China yang beroperasi secara ilegal di perairan negara Pasifik Palau pada bulan Desember lalu.
Pernyataan dari AIT tidak mengatakan apakah kerja sama yang lebih erat berarti bahwa kapal-kapal AS akan digunakan di perairan Taiwan - sebuah langkah yang kemungkinan akan mendapat merespons kemarahan dari China.
"AS harus berhati-hati dalam cara menangani Taiwan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam jumpa pers reguler pada hari Jumat di Beijing.
Partai Komunis China yang berkuasa mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya, meskipun tidak pernah mengendalikannya. Beijing juga menggunakan sarana ekonomi untuk menekan Taiwan, dan memutuskan hubungan dengan pulau itu ketika Tsai Ing-wen menjadi presiden pada 2016.
Beijing bahkan mengancam tindakan militer untuk memaksa penyatuan dengan Taiwan.
(ian)
tulis komentar anda