Pasukan Myanmar Tembak Mati Delapan Demonstran, Jokowi Serukan Dialog
Jum'at, 19 Maret 2021 - 16:11 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyerukan agar demokrasi dipulihkan dan kekerasan diakhiri dan bagi para pemimpin Asia Tenggara untuk bertemu membahas situasi tersebut.
“Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada korban lagi,” ungkap Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato virtualnya.
“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak adanya dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, memulihkan perdamaian dan memulihkan stabilitas,” papar dia.
Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengambil bagian dalam konferensi video dengan para kepala pertahanan regional pada Kamis.
Itu menjadi keterlibatan internasional pertamanya sejak merebut kekuasaan.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan keprihatinannya atas situasi Myanmar.
Utusan Myanmar untuk PBB, yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta, mengatakan komite anggota parlemen yang digulingkan sedang mencari cara agar orang-orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan setelah kudeta.
Di Jenewa, pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi.
Mereka mengatakan pemerintah asing harus mempertimbangkan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, sangat populer karena kampanyenya selama puluhan tahun untuk demokrasi.
“Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada korban lagi,” ungkap Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato virtualnya.
“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak adanya dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, memulihkan perdamaian dan memulihkan stabilitas,” papar dia.
Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengambil bagian dalam konferensi video dengan para kepala pertahanan regional pada Kamis.
Itu menjadi keterlibatan internasional pertamanya sejak merebut kekuasaan.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan keprihatinannya atas situasi Myanmar.
Utusan Myanmar untuk PBB, yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta, mengatakan komite anggota parlemen yang digulingkan sedang mencari cara agar orang-orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan setelah kudeta.
Di Jenewa, pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi.
Mereka mengatakan pemerintah asing harus mempertimbangkan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, sangat populer karena kampanyenya selama puluhan tahun untuk demokrasi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda