Korut Jadikan Tawanan Perang Korsel dan Keturunannya Budak di Tambang Batubara
Kamis, 25 Februari 2021 - 00:44 WIB
Sebuah laporan kelompok hak asasi manusia menyatakan Korut menjadikan tawanan perang Korsel dan keturunannya sebagai budak di tambang batubara. Foto/Ilustrasi
SEOUL - Korea Utara (Korut) menggunakan tahanan perang Korea Selatan (Korsel) dan keturunannya selama beberapa generasi sebagai budak di jaringan tambang batubara . Demikian laporan yang dirilis oleh kelompok hak asasi manusia.
Puluhan ribu tahanan perang Korel tidak pernah dikembalikan oleh Pyongyang setelah perang Korea 1950-53.
"Sebaliknya, mereka ditugaskan untuk bekerja keras di tambang batubara dalam kondisi seperti budak, dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka mewarisi nasib brutal," menurut aliansi warga negara untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKHR) yang berbasis di Seoul, Korsel.
Korut menggunakan apa yang disebut sebagai "Songbun", sebuah sistem yang mengklasifikasikan warga negara sesuai dengan latar belakang sosial-politik mereka, dari setia yang menjadi "inti" hingga "netral" dan "bermusuhan".
"Songbun ini telah diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka yang terikat dengan tenaga batubara, timah, seng, magnesit dan tambang lainnya," bunyi laporan itu.
"Mereka benar-benar dibatasi dari mengubah tempat tinggal, pekerjaan, atau mencapai pendidikan tinggi," sambung laporan itu seperti dikutip dari France24, Kamis (25/2/2021).
Pyongyang menginvasi Korsel pada tahun 1950 dan pada saat gencatan senjata ditandatangani, ratusan ribu tentara yang ditangkap ditahan di kedua sisi DMZ.
Sementara Konvensi Jenewa mensyaratkan semua tawanan untuk dipulangkan begitu permusuhan bderakhir, Pyongyang hanya mengembalikan 8.343 ke Korsel.
Laporan hak asasi manusia PBB pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa setidaknya 50.000 tawanan dari Korsel tetap berada di Korut setelah perang, dan bahwa sekitar 500 masih hidup.
"Tetapi keadaan mereka diabaikan oleh pemerintah Seoul," penulis laporan NKHR, ujar Joanna Hosaniak kepada AFP.
Menurut Hosaniak pemerintah Korsel tidak menunjukkanpengkajian dan minatnya terhadap masalah ini.
"Kami tidak menaikkan masalah ini selama KTT dengan Korea Utara, karena tidak ada masalah hak asasi manusia yang diangkat selama pertemuan puncak, baik dengan Presiden Moon atau dengan Presiden Trump," ujarnya.
Pyongyang, pada gilirannya, menegaskannya melindungi hak asasi manusia dan menolak tuduhan pelanggaran oleh masyarakat internasional.
Negara tertutup ini menyatakan bahwa semua tawanan dikembalikan sesuai dengan istilah gencatan senjata, dengan seorang pejabat pemerintah yang sebelumnya mengatakan bahwa siapa pun tetap bisa berada di "Republik penuh rahasia" keluar dari keinginannya.
Batubara adalah item ekspor teratas - sebagian besar ke China - dan pendulang mata uang asing untuk Pyongyang, hingga ekspornya dilarang pada 2017 di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan atas senjata nuklir dan program rudal balistik.
Tetapi sebuah laporan tahunan kepada PBB oleh monitor independen tahun lalu mengatakan Korut mendapatkan ratusan juta dolar melalui ekspor batubara terlarang pada tahun 2019, yang secara historis berkontribusi untuk program rudal nuklir dan balistik negara itu.
Citra satelit juga menunjukkan produksi yang berkelanjutan di tambang batubara, kata penyelidik independen, meski negara itu menderita krisis energi parah.
Puluhan ribu tahanan perang Korel tidak pernah dikembalikan oleh Pyongyang setelah perang Korea 1950-53.
"Sebaliknya, mereka ditugaskan untuk bekerja keras di tambang batubara dalam kondisi seperti budak, dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka mewarisi nasib brutal," menurut aliansi warga negara untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKHR) yang berbasis di Seoul, Korsel.
Korut menggunakan apa yang disebut sebagai "Songbun", sebuah sistem yang mengklasifikasikan warga negara sesuai dengan latar belakang sosial-politik mereka, dari setia yang menjadi "inti" hingga "netral" dan "bermusuhan".
"Songbun ini telah diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka yang terikat dengan tenaga batubara, timah, seng, magnesit dan tambang lainnya," bunyi laporan itu.
"Mereka benar-benar dibatasi dari mengubah tempat tinggal, pekerjaan, atau mencapai pendidikan tinggi," sambung laporan itu seperti dikutip dari France24, Kamis (25/2/2021).
Pyongyang menginvasi Korsel pada tahun 1950 dan pada saat gencatan senjata ditandatangani, ratusan ribu tentara yang ditangkap ditahan di kedua sisi DMZ.
Sementara Konvensi Jenewa mensyaratkan semua tawanan untuk dipulangkan begitu permusuhan bderakhir, Pyongyang hanya mengembalikan 8.343 ke Korsel.
Laporan hak asasi manusia PBB pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa setidaknya 50.000 tawanan dari Korsel tetap berada di Korut setelah perang, dan bahwa sekitar 500 masih hidup.
"Tetapi keadaan mereka diabaikan oleh pemerintah Seoul," penulis laporan NKHR, ujar Joanna Hosaniak kepada AFP.
Menurut Hosaniak pemerintah Korsel tidak menunjukkanpengkajian dan minatnya terhadap masalah ini.
"Kami tidak menaikkan masalah ini selama KTT dengan Korea Utara, karena tidak ada masalah hak asasi manusia yang diangkat selama pertemuan puncak, baik dengan Presiden Moon atau dengan Presiden Trump," ujarnya.
Pyongyang, pada gilirannya, menegaskannya melindungi hak asasi manusia dan menolak tuduhan pelanggaran oleh masyarakat internasional.
Negara tertutup ini menyatakan bahwa semua tawanan dikembalikan sesuai dengan istilah gencatan senjata, dengan seorang pejabat pemerintah yang sebelumnya mengatakan bahwa siapa pun tetap bisa berada di "Republik penuh rahasia" keluar dari keinginannya.
Batubara adalah item ekspor teratas - sebagian besar ke China - dan pendulang mata uang asing untuk Pyongyang, hingga ekspornya dilarang pada 2017 di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan atas senjata nuklir dan program rudal balistik.
Tetapi sebuah laporan tahunan kepada PBB oleh monitor independen tahun lalu mengatakan Korut mendapatkan ratusan juta dolar melalui ekspor batubara terlarang pada tahun 2019, yang secara historis berkontribusi untuk program rudal nuklir dan balistik negara itu.
Citra satelit juga menunjukkan produksi yang berkelanjutan di tambang batubara, kata penyelidik independen, meski negara itu menderita krisis energi parah.
Baca Juga
(ian)
tulis komentar anda