Militer Myanmar Jamin Pemilu Baru, Demonstran Blokir Layanan Kereta

Seorang wanita yang ditembak di kepala di Naypyitaw pekan lalu diperkirakan tidak akan selamat. Zaw Min Tun mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama unjuk rasa.

Dia mengatakan para pengunjuk rasa memulai kekerasan sementara kampanye pembangkangan sipil merupakan intimidasi ilegal terhadap para pegawai negeri sipil (PNS).

“Kami akan menunggu dengan sabar. Setelah itu, kami akan bertindak sesuai hukum,” papar Zaw Min Tun.

Tentara telah memberikan wewenang untuk pencarian dan penahanan secara luas dan telah membuat amandemen hukum pidana yang bertujuan membungkam perbedaan pendapat dengan hukuman penjara yang berat.

Kereta Diblokir

Para pengunjuk rasa berbondong-bondong ke jalur kereta api sambil melambaikan spanduk untuk mendukung gerakan pembangkangan dan memblokir kereta antara Yangon dan kota selatan Mawlamyine.

"Lepaskan pemimpin kami segera," dan "Kekuasaan rakyat, berikan kembali," diteriakkan para demonstran dalam tayangan langsung yang disiarkan media.

Massa juga berkumpul di kota utama Yangon, termasuk di bank sentral, di mana pengunjuk rasa meminta para pegawai bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.

Sekelompok biksu Buddha juga memprotes kudeta di Yangon, sementara ratusan orang berbaris melalui kota pantai barat Thanked.

Tentara mengambil alih kekuasaan dengan tuduhan terjadi kecurangan pemilu 8 November yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi.

Komisi pemilu telah menolak gugatan militer dalam pemilu tersebut.

Suu Kyi, 75, menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan rumah atas upayanya mengakhiri kekuasaan militer.

Dia menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal dan ditahan hingga Rabu (17/2).

Pengacaranya mengatakan pada Selasa bahwa polisi telah mengajukan dakwaan kedua karena melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam.

Kudeta tersebut memicu kemarahan dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat (AS) hingga menerapkan beberapa sanksi terhadap para jenderal.

Namun China telah mengambil pendekatan yang lebih lembut, dengan alasan stabilitas harus menjadi prioritas di negara tetangganya.

Meski demikian, China bergabung dengan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk menyerukan pembebasan Suu Kyi.

Pada Selasa, Duta Besar China untuk PBB Chen Hai mengatakan, “Situasinya sama sekali bukan apa yang ingin dilihat China."

Dia menepis rumor keterlibatan China dalam kudeta itu sebagai "sepenuhnya tidak masuk akal."