Ratusan Anggota Parlemen Myanmar Tolak Pemerintahan Junta Militer

YANGON - Ratusan anggota Parlemen Myanmar menegaskan menolak pemerintahan junta militer, yang mengambil alih kekuasaan pada awal pekan lalu. Setidaknya terdapat 300 anggota Parlemen Myanmar yang menyatakan penolakan itu.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke Facebook, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/2/2021), para anggota parlemen ini menegaskan mereka adalah perwakilan masyarakat.

Baca Juga: Kebobolan, Penyusup Berhasil Masuk Pangkalan Pesawat Kepresidenan AS



Para anggota Parlemen Myanmar ini kemudian bersumpah untuk terus memperjuangkan demokrasi atas nama konstituen.

Terkait situasi Myanmar, sebelumnya seorang mantan sekutu Aung San Suu Kyi membantah telah berkhianat karena menerima jabatan menteri dari junta militer.

Baca Juga: Protes Kudeta Militer Myanmar, Ribuan Orang Padati Jalan-jalan Yangon

Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, Thet Thet Khine mengatakan, pemerintah militer yang baru inklusif dan berkomitmen terhadap demokrasi. Hal itu diungkapkannya dalam salah satu wawancara pertama yang diberikan oleh setiap anggota pemerintah baru sejak kudeta pada hari Senin lalu.

“Fakta angkatan bersenjata mengatakan mereka akan terus bertindak sesuai hukum, kami harus menyambutnya dengan senang hati. Saya tidak mengkhianati negara,” ujarnya.