Indonesia Tak Nyaman dengan Sepak Terjang China di Laut China Selatan

Artikel dalam buletin Seskoad, yang ditulis oleh tim penulis tak dikenal dari dalam akademi, mengatakan China akan mencaplok Kepulauan Natuna untuk memanfaatkan cadangan gas alam di sana jika pemerintah Indonesia tidak mengabulkan permintaan China untuk bersama-sama memproduksi bahan gas alam cair (LNG) dari cadangan di kawasan.

Artikel itu menambahkan bahwa pendudukan akan "cepat, masif dan akurat", dimulai sebagai "operasi intelijen strategis" sebelum berkembang menjadi "pemboman udara dari Kepulauan Spratly, dilanjutkan dengan blokade laut dan diakhiri dengan serangan amfibi," di mana tentara China akan pergi dari kapal perang utama yang berlabuh di laut ke kepulauan Natuna dan pulau-pulau tetangga Anambas.

Artikel tersebut mengatakan bahwa untuk mencegah hal ini terjadi, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista), mengintegrasikan kemampuan semua cabang militernya, dan agar Angkatan Darat dapat menunjukkan kekuatannya di Kepulauan Anambas, di antara tindakan pencegahan yang direkomendasikan.

Tetapi para analis memperingatkan agar tidak menafsirkan artikel tersebut sebagai indikasi bahwa militer siap berperang.

“Bagi warga sipil, nada artikelnya mungkin terdengar seperti penghasut, tapi wajar saja bagi tentara,” kata Muhammad Haripin, peneliti pertahanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sifat mengkhawatirkan dari artikel tersebut, katanya, adalah "jenis pola pikir yang ditanamkan di institusi militer seperti Seskoad".

Wibawanto Nugroho Widodo, wakil presiden operasi kelompok think tank Democracy and Integrity for Peace Institute yang berbasis di Jakarta, mengatakan sekolah militer Indonesia, termasuk Seskoad, dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi kerangka berpikir strategis, di mana siswa dipersiapkan untuk "skenario terburuk" yang mungkin dihadapi Indonesia.

“Siswa sekolah militer harus menganalisis tatanan global...dan tren regional serta semua asumsi yang diyakini menjadi tolok ukur kebijakan keamanan nasional Indonesia,” ujarnya.

"Mereka juga harus memikirkan tentang apa yang harus dilakukan negara jika skenario terburuk terjadi."