Pemimpin Pemberontak: Kudeta Militer Mengancam Nasib Gencatan Senjata Myanmar
Kamis, 04 Februari 2021 - 05:02 WIB
Para tentara militer Myanmar dalam sebuah parade. Foto/REUTERS
YANGON - Gencatan senjata Myanmar yang rapuh dengan beberapa gerakan pemberontak etnis bersenjata berada dalam bahaya setelah kudeta militer Senin lalu.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung Sang Suu Kyi
Kekhawatiran itu disampaikan seorang perwakilan senior dari koalisi kelompok pemberontak Myanmar kepada Reuters.
Lebih dari dua lusin kelompok etnis bersenjata aktif di perbatasan Myanmar. Beberapa telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, sedangkan yang lain terus mengobarkan konflik yang berkobar secara sporadis.
Baca Juga: Imbas Kudeta, AS Isyaratkan Jatuhkan Sanksi pada Militer Myanmar
Jenderal Yawd Serk dari Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS), yang juga bertindak sebagai ketua koalisi yang mewakili 10 kelompok dalam Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), mengutuk kudeta militer pada hari Senin yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi .
“Militer mengutamakan kepentingan pribadi, dan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan,” katanya, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membuktikan ketulusannya dengan mengadakan pembicaraan dengan semua pihak.
Baca Juga: Inggris Khawatir Kudeta Bisa Bawa Kembali Myanmar ke Era Kegelapan
"Kami telah melihat bentrokan selama gencatan senjata saat ini, tetapi mulai sekarang jika ada lebih banyak bentrokan, saya dapat melihat itu meningkat bahkan lebih di bawah pemerintahan militer," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/2/2021). Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan politisi lain yang ditahan.
Yawd Serk adalah presiden RCSS, yang bergabung dengan gencatan senjata bersama faksi-faksi lain dengan pemerintah sipil sejak 2015. Gencatan sejata itu dirancang untuk menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas untuk mengakhiri perselisihan selama beberapa dekade.
Yawd Serk mengatakan militer Myanmar telah menghubungi organisasinya setelah kudeta untuk berjanji tidak akan mengubah gencatan senjata.
Setidaknya delapan kelompok pemberontak lainnya belum bergabung dengan NCA, termasuk Arakan Army (Tentara Arakan), kelompok bersenjata yang telah memerangi tentara Myanmar di negara bagian Rakhine yang bermasalah dalam beberapa tahun terakhir dan menyetujui gencatan senjata sementara November lalu.
"Kami mengamati dengan cermat situasi saat ini," kata juru bicara Arakan Army.
Seorang analis mengatakan kudeta dapat mengakibatkan tekanan internasional dan domestik terhadap militer, dan memperkuat tangan kelompok etnis dalam mendorong otonomi.
Baca Juga: Diplomatnya Dijebloskan ke Penjara, Eropa Takut Iran Balas Dendam
“Bahaya nyata bagi kelompok-kelompok ini adalah ketidakmampuan kronis mereka untuk menghadirkan front persatuan, yang secara historis telah memungkinkan militer Myanmar untuk memecah belah dan memerintah atau melakukan negosiasi tanpa batas,” kata Anthony Davis, seorang analis di IHS-Jane's, sebuah perusahaan konsultan keamanan global.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung Sang Suu Kyi
Kekhawatiran itu disampaikan seorang perwakilan senior dari koalisi kelompok pemberontak Myanmar kepada Reuters.
Lebih dari dua lusin kelompok etnis bersenjata aktif di perbatasan Myanmar. Beberapa telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, sedangkan yang lain terus mengobarkan konflik yang berkobar secara sporadis.
Baca Juga: Imbas Kudeta, AS Isyaratkan Jatuhkan Sanksi pada Militer Myanmar
Jenderal Yawd Serk dari Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS), yang juga bertindak sebagai ketua koalisi yang mewakili 10 kelompok dalam Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), mengutuk kudeta militer pada hari Senin yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi .
“Militer mengutamakan kepentingan pribadi, dan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan,” katanya, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membuktikan ketulusannya dengan mengadakan pembicaraan dengan semua pihak.
Baca Juga: Inggris Khawatir Kudeta Bisa Bawa Kembali Myanmar ke Era Kegelapan
"Kami telah melihat bentrokan selama gencatan senjata saat ini, tetapi mulai sekarang jika ada lebih banyak bentrokan, saya dapat melihat itu meningkat bahkan lebih di bawah pemerintahan militer," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/2/2021). Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan politisi lain yang ditahan.
Yawd Serk adalah presiden RCSS, yang bergabung dengan gencatan senjata bersama faksi-faksi lain dengan pemerintah sipil sejak 2015. Gencatan sejata itu dirancang untuk menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas untuk mengakhiri perselisihan selama beberapa dekade.
Yawd Serk mengatakan militer Myanmar telah menghubungi organisasinya setelah kudeta untuk berjanji tidak akan mengubah gencatan senjata.
Setidaknya delapan kelompok pemberontak lainnya belum bergabung dengan NCA, termasuk Arakan Army (Tentara Arakan), kelompok bersenjata yang telah memerangi tentara Myanmar di negara bagian Rakhine yang bermasalah dalam beberapa tahun terakhir dan menyetujui gencatan senjata sementara November lalu.
"Kami mengamati dengan cermat situasi saat ini," kata juru bicara Arakan Army.
Seorang analis mengatakan kudeta dapat mengakibatkan tekanan internasional dan domestik terhadap militer, dan memperkuat tangan kelompok etnis dalam mendorong otonomi.
Baca Juga: Diplomatnya Dijebloskan ke Penjara, Eropa Takut Iran Balas Dendam
“Bahaya nyata bagi kelompok-kelompok ini adalah ketidakmampuan kronis mereka untuk menghadirkan front persatuan, yang secara historis telah memungkinkan militer Myanmar untuk memecah belah dan memerintah atau melakukan negosiasi tanpa batas,” kata Anthony Davis, seorang analis di IHS-Jane's, sebuah perusahaan konsultan keamanan global.
(min)
tulis komentar anda