Ribuan Orang Protes Kudeta Myanmar di Tokyo, Tuntut Jepang Tegas
Rabu, 03 Februari 2021 - 15:02 WIB
TOKYO - Ribuan demonstran asal Burma berkumpul di luar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang pada Rabu (3/2).
Mereka menuntut Tokyo bergabung dengan sekutunya dalam mengambil sikap lebih keras terhadap kudeta militer di Myanmar .
“Bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebas, bebaskan Myanmar,” teriak kerumunan orang serempak sementara perwakilan mereka menyerahkan pernyataan kepada pejabat Kemlu Jepang yang meminta Jepang menggunakan semua “kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi” untuk memulihkan pemerintah sipil di Myanmar.
Jepang dan Myanmar telah lama menikmati hubungan dekat, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama.
Lihat video: Pengungsi Rohingya Tewas Gantung Diri di Pondok Penampungan
Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Jepang melihat Myanmar sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.
Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada Senin, memotong transisi demokrasi dengan dalih penipuan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak.
Union of Myanmar Citizen Association, yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk Myanmar.
“Hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam protes pada Rabu,” ungkap penyelenggara unjuk rasa.
Mathida, 50, yang bekerja di restoran di Tokyo, mengatakan dia bergabung dengan protes untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak dalam memulihkan demokrasi di Myanmar.
“Kami ingin pemimpin kami dan ibu kami Aung San Suu Kyi dibebaskan. Militer bukanlah pemerintah,” tegas dia. Dia menolak memberikan nama lengkapnya.
Ketika didesak pada konferensi pers apakah Jepang mendukung atau akan menekankan sikap yang telah diungkapkan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan sanksi, juru bicara utama pemerintah Jepang menolak menjawab langsung.
Dia mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dengan negara lain dan memantau situasi di Myanmar.
Seorang pejabat tinggi pertahanan Jepang mengatakan Jepang perlu berhati-hati tentang pendekatannya terhadap Myanmar karena memutus hubungan berisiko mendorong negara itu lebih dekat ke China.
Sebaliknya, kudeta tersebut telah mengundang kecaman publik dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Suu Kyi tetap ditahan meskipun ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.
Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan dan memukul panci logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir karma jahat atau buruk.
Mereka menuntut Tokyo bergabung dengan sekutunya dalam mengambil sikap lebih keras terhadap kudeta militer di Myanmar .
“Bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebas, bebaskan Myanmar,” teriak kerumunan orang serempak sementara perwakilan mereka menyerahkan pernyataan kepada pejabat Kemlu Jepang yang meminta Jepang menggunakan semua “kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi” untuk memulihkan pemerintah sipil di Myanmar.
Jepang dan Myanmar telah lama menikmati hubungan dekat, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama.
Lihat video: Pengungsi Rohingya Tewas Gantung Diri di Pondok Penampungan
Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Jepang melihat Myanmar sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.
Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada Senin, memotong transisi demokrasi dengan dalih penipuan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak.
Union of Myanmar Citizen Association, yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk Myanmar.
“Hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam protes pada Rabu,” ungkap penyelenggara unjuk rasa.
Mathida, 50, yang bekerja di restoran di Tokyo, mengatakan dia bergabung dengan protes untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak dalam memulihkan demokrasi di Myanmar.
“Kami ingin pemimpin kami dan ibu kami Aung San Suu Kyi dibebaskan. Militer bukanlah pemerintah,” tegas dia. Dia menolak memberikan nama lengkapnya.
Ketika didesak pada konferensi pers apakah Jepang mendukung atau akan menekankan sikap yang telah diungkapkan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan sanksi, juru bicara utama pemerintah Jepang menolak menjawab langsung.
Dia mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dengan negara lain dan memantau situasi di Myanmar.
Seorang pejabat tinggi pertahanan Jepang mengatakan Jepang perlu berhati-hati tentang pendekatannya terhadap Myanmar karena memutus hubungan berisiko mendorong negara itu lebih dekat ke China.
Sebaliknya, kudeta tersebut telah mengundang kecaman publik dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Suu Kyi tetap ditahan meskipun ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.
Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan dan memukul panci logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir karma jahat atau buruk.
(sya)
tulis komentar anda