PBB Khawatir Nasib Rohingya di Myanmar Kian Terpuruk setelah Kudeta
Selasa, 02 Februari 2021 - 15:47 WIB
Tentara dikerahkan setelah kudeta militer di Myanmar. Foto/REUTERS
NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk keadaan sekitar 600.000 Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu.
Juru bicara PBB mengatakan itu saat Dewan Keamanan berencana bertemu membahas perkembangan terbaru Myanmar pada Selasa (2/2).
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi masih ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan dini hari tersebut.
Tindakan keras militer pada 2017 di negara bagian Rakhine, Myanmar, memaksa lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan kini menjadi pengungsi.
Lihat infografis: Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis. Militer Myanmar membantah tuduhan itu.
Lihat video: Rekam Kudeta Militer Pakai Musik Bang Jago, Dapat Senyum Kepala Polisi
"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap tinggal di Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.
“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” papar dia.
“Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu berencana membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa,” ungkap para diplomat.
“Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan negara tetangga ASEAN,” ujar Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden Dewan Keamanan PBB untuk Februari.
China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan Dewan Keamanan yang tegas setelah aksi militer di Rakhine pada 2017.
China dan Rusia adalah kekuatan veto Dewan Keamanan PBB bersama Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Misi China di PBB mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berharap mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada Selasa.
“Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” papar juru bicara misi PBB di China.
Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Wang Wenbin mengatakan pemerintah berhubungan dengan "semua pihak" tentang pertemuan tersebut dan tindakan komunitas internasional harus berkontribusi pada "resolusi damai".
Tentara Myanmar mengakui telah menahan Suu Kyi dan tokoh lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu".
Militer Myanmar kini menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan,” tegas Dujarric.
Dia mengatakan utusan khusus Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, "tetap terlibat secara aktif" dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama hadir di Myanmar. Utusan Dewan Keamanan melakukan perjalanan ke sana pada April 2018 dan bertemu secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah tindakan brutal militer terhadap Rohingya.
Juru bicara PBB mengatakan itu saat Dewan Keamanan berencana bertemu membahas perkembangan terbaru Myanmar pada Selasa (2/2).
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi masih ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan dini hari tersebut.
Tindakan keras militer pada 2017 di negara bagian Rakhine, Myanmar, memaksa lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan kini menjadi pengungsi.
Lihat infografis: Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis. Militer Myanmar membantah tuduhan itu.
Lihat video: Rekam Kudeta Militer Pakai Musik Bang Jago, Dapat Senyum Kepala Polisi
"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap tinggal di Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.
“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” papar dia.
“Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu berencana membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa,” ungkap para diplomat.
“Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan negara tetangga ASEAN,” ujar Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden Dewan Keamanan PBB untuk Februari.
China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan Dewan Keamanan yang tegas setelah aksi militer di Rakhine pada 2017.
China dan Rusia adalah kekuatan veto Dewan Keamanan PBB bersama Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Misi China di PBB mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berharap mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada Selasa.
“Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” papar juru bicara misi PBB di China.
Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Wang Wenbin mengatakan pemerintah berhubungan dengan "semua pihak" tentang pertemuan tersebut dan tindakan komunitas internasional harus berkontribusi pada "resolusi damai".
Tentara Myanmar mengakui telah menahan Suu Kyi dan tokoh lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu".
Militer Myanmar kini menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan,” tegas Dujarric.
Dia mengatakan utusan khusus Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, "tetap terlibat secara aktif" dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama hadir di Myanmar. Utusan Dewan Keamanan melakukan perjalanan ke sana pada April 2018 dan bertemu secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah tindakan brutal militer terhadap Rohingya.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda