Buntu, Iran Minta Bantuan Eropa Kembalikan AS ke Perjanjian Nuklir
Selasa, 02 Februari 2021 - 13:01 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Mohammad Javad Zarif. Foto/middle-east-online
TEHERAN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran , Mohammad Javad Zarif, meminta Uni Eropa (UE) untuk mengoordinasikan sinkronisasi pengembalian Washington dan Teheran ke dalam perjanjian nuklir 2015 . Permintaan ini datang setelah adanya kebuntuan diplomatik tentang siapa yang akan bertindak terlebih dahulu.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyuarakan dukungan untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015, tetapi bersikeras bahwa Teheran pertama-tama harus kembali patuh sepenuhnya dengan mencabut langkah-langkah yang telah diambil sebagai bentuk protes atas sanksi besar yang dijatuhkan oleh pendahulunya Donald Trump.
Seperti diketahui, Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018. Langkah itu disusul dengan penjatuhan sejumlah sanksi yang disebut sebagai tekanan maksimum.
Zarif, yang sebelumnya menuntut diakhirinya sanksi sebelum tindakan Iran, menawarkan jalan ke depan selama wawancara di CNN International.
"Anda tahu dengan jelas bahwa pada dasarnya ada mekanisme untuk menyinkronkannya, atau mengoordinasikan apa yang bisa dilakukan," katanya kepada pewawancara Christiane Amanpour seperti dikutip dari France24, Selasa (2/2/2021).
Zarif mengatakan bahwa kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell harus berperan dalam posisinya sebagai koordinator perjanjian 2015 - yang juga mencakup Inggris, Prancis dan Jerman serta Rusia dan China.
"Borrell dapat menyusun koreografi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan tindakan yang perlu diambil oleh Iran," ujar Zarif.
"Amerika Serikat perlu kembali patuh dan Iran akan segera siap untuk menanggapi. Waktunya bukan masalahnya," imbuhnya.
Zarif dalam wawancaranya mengatakan bahwa Iran dapat kembali ke komitmen sebelumnya dalam waktu kurang dari sehari.
"Beberapa mungkin memakan waktu beberapa hari atau minggu, tetapi tidak akan memakan waktu lebih lama bahwa Amerika Serikat akan menerapkan perintah eksekutif yang diperlukan untuk mengembalikan minyak Iran, perbankan, transportasi, dan area lain yang dilanggar Presiden Trump, kembali. beroperasi," tutur Zarif.
Trump keluar dari kesepakatan yang dinegosiasikan di bawah mantan presiden Barack Obama, malah bersumpah untuk mencekik ekonomi Iran dan mengurangi pengaruhnya di sekitar Timur Tengah.
Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tindakan Trump menjadi bumerang, dengan Iran menjauh dari kesepakatan nuklir dan hanya mengintensifkan penentangannya terhadap kepentingan AS, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan bahwa Iran sekarang dapat menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir dalam beberapa bulan.
Tapi Blinken sekali lagi memperingatkan bahwa kembali ke kesepakatan nuklir tidak akan cepat.
"Jika memutuskan untuk kembali ke perjanjian - itu mungkin memakan waktu, maka akan butuh waktu bagi kami untuk menilai apakah mereka (Iran), pada kenyataannya, telah memenuhi kewajiban mereka," kata Blinken kepada NBC News dalam sebuah wawancara yang disiarkan Senin.
Iran membantah sedang berusaha mendapatkan senjata nuklir tetapi saingannya, Israel, telah menuduh sebaliknya dan mengancam tindakan militer.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyuarakan dukungan untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015, tetapi bersikeras bahwa Teheran pertama-tama harus kembali patuh sepenuhnya dengan mencabut langkah-langkah yang telah diambil sebagai bentuk protes atas sanksi besar yang dijatuhkan oleh pendahulunya Donald Trump.
Seperti diketahui, Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018. Langkah itu disusul dengan penjatuhan sejumlah sanksi yang disebut sebagai tekanan maksimum.
Zarif, yang sebelumnya menuntut diakhirinya sanksi sebelum tindakan Iran, menawarkan jalan ke depan selama wawancara di CNN International.
"Anda tahu dengan jelas bahwa pada dasarnya ada mekanisme untuk menyinkronkannya, atau mengoordinasikan apa yang bisa dilakukan," katanya kepada pewawancara Christiane Amanpour seperti dikutip dari France24, Selasa (2/2/2021).
Zarif mengatakan bahwa kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell harus berperan dalam posisinya sebagai koordinator perjanjian 2015 - yang juga mencakup Inggris, Prancis dan Jerman serta Rusia dan China.
"Borrell dapat menyusun koreografi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan tindakan yang perlu diambil oleh Iran," ujar Zarif.
"Amerika Serikat perlu kembali patuh dan Iran akan segera siap untuk menanggapi. Waktunya bukan masalahnya," imbuhnya.
Zarif dalam wawancaranya mengatakan bahwa Iran dapat kembali ke komitmen sebelumnya dalam waktu kurang dari sehari.
"Beberapa mungkin memakan waktu beberapa hari atau minggu, tetapi tidak akan memakan waktu lebih lama bahwa Amerika Serikat akan menerapkan perintah eksekutif yang diperlukan untuk mengembalikan minyak Iran, perbankan, transportasi, dan area lain yang dilanggar Presiden Trump, kembali. beroperasi," tutur Zarif.
Trump keluar dari kesepakatan yang dinegosiasikan di bawah mantan presiden Barack Obama, malah bersumpah untuk mencekik ekonomi Iran dan mengurangi pengaruhnya di sekitar Timur Tengah.
Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tindakan Trump menjadi bumerang, dengan Iran menjauh dari kesepakatan nuklir dan hanya mengintensifkan penentangannya terhadap kepentingan AS, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan bahwa Iran sekarang dapat menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir dalam beberapa bulan.
Tapi Blinken sekali lagi memperingatkan bahwa kembali ke kesepakatan nuklir tidak akan cepat.
"Jika memutuskan untuk kembali ke perjanjian - itu mungkin memakan waktu, maka akan butuh waktu bagi kami untuk menilai apakah mereka (Iran), pada kenyataannya, telah memenuhi kewajiban mereka," kata Blinken kepada NBC News dalam sebuah wawancara yang disiarkan Senin.
Iran membantah sedang berusaha mendapatkan senjata nuklir tetapi saingannya, Israel, telah menuduh sebaliknya dan mengancam tindakan militer.
(ber)
tulis komentar anda